Page 71 - 3 - MODUL WHOLE OF GOVERNMENT CETAK
P. 71
Whole of Government 19
a. penyelenggara yang tidak melaksanakan
kewajiban dan/atau melanggar larangan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai
pelayanan publik; dan
b. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak
sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pelayanan publik.
6. Evaluasi Pelayanan Publik
Mendagri melakukan evaluasi kinerja pelayanan
publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
provinsi.
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
Evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri dan gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat merupakan bagian
dari evaluasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah. Hasil evaluasi
tersebut gunakan oleh Pemerintah Pusat untuk
