Page 68 - 3 - MODUL WHOLE OF GOVERNMENT CETAK

16 Whole of Government

i. akuntabilitas;
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok

rentan;
k. ketepatan waktu; dan
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

2. Manajemen Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen
pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas
pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik

dimaksud meliputi:
a. pelaksanaan pelayanan;
b. pengelolaan pengaduan masyarakat;

c. pengelolaan informasi;
d. pengawasan internal;

e. penyuluhan kepada masyarakat;
f. pelayanan konsultasi; dan
g. pelayanan publik lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan manajemen pelayanan publik,
Pemerintah Daerah dapat membentuk forum

komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan
masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.