Page 73 - 3 - MODUL WHOLE OF GOVERNMENT CETAK
P. 73

Whole of Government                                     21


                         provinsi    yang      menyelenggarakan       Urusan
                         Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

                         Pelimpahan  kewenangan  pelayanan  perizinan  dan

                         non  perizinan  kepada  unit  pelayanan  terpadu  satu
                         pintu       ditetapkan       dengan        Peraturan

                         Gubernur/Bupati/Walikota.

                         Dalam  rangka  menunjang  kelancaran  pelaksanaan
                         pelayanan  terpadu  satu  pintu,  pada  bidang  yang
                         menyelenggarakan  pelayanan  terpadu  satu  pintu

                         dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.

                         Pada  dinas  Daerah  Provinsi/Kabupaten/Kota  dapat
                         dibentuk  unit  pelaksana  teknis  dinas  Daerah

                         Provinsi/Kabupaten/Kota      untuk    melaksanakan
                         kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
                         penunjang tertentu.


                  J.  Diskusi

                      Diskusikan bersama terkait :
                       1.  Bagaimana  implementasi  WoG  dalam  perspektif
                           kebijakan publik di Indonesia.

                       2.  Terkait  implementasi  WoG  di  Indonesia,  apa
                           permasalahan  kebijakan  yang  dihadapi  dan
                           bagaimana solusinya.
   68   69   70   71   72   73   74   75