Page 125 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

1 Demokrasi liberal indonesia

Demokrasi Liberal merupakan suatu sistem politik yang menganut sistem
kebebasan individu. Demokrasi liberal ini memberikan kebebasan penuh kepada
individu. Dalam demokrasi liberal, keputusan dari mayoritas (dari perwakilan

atau langsung) diberlakukan untuk sebagian besar bidang-bidang kebijakan
pemerintah yang patuh pada pembatasan pembatasan supaya keputusan
pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak dari individu seperti yang
tercantum dalam konstitusi. Demokrasi liberal ini dipakai dalam menjelaskan
sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Kanada, Britania Raya.

Konstitusi yang dipergunakan dapat berupa republik, sistem parlementer atau
sistem semipresidensial.
Sistem Demokrasi liberal yaitu sistem lembaga dalam pemerintahan

(presiden ditambah dengan DPR) yang mengutamakan kebebasan berpendapat
atau berargumen dalam menentukan kebijakan publik untuk kepentingan publik
tanpa memandang nilai nilai atau norma norma budaya atau moral dan agama
atau secara modern. 1
Demokrasi liberal atau demokrasi barat dianggap sebagai antitesis

demokrasi komunis. Asumsi itu ada benarnya paling tidak dari sisi berikut :
1. Secara teoritis kedua bentuk demokrasi ini memiliki asumsi, pola-pola
kekauasaan, teori, pandangan hidup dan bentuk bentuk lembaga sosial

politik yang tidak hanya berbeda namun bertentangan satu sama lain.
2. Terjadinya pertikaian, rivalitas dan kompetisi terus-menerus antara
kedua sistem kenegaraan tersebut terutama saat Perang Dunia 1 hingga
terjadinya disintegrasi Uni Soviet pada dekade 1980. Pertikaian itu
terjadi misalnya antara Amerika Serikat dan negara negara Eropa Barat

yang menganggap diri mereka sebagai pembela gigih demokrasi liberal
dengan Uni Soviet serta negara negara Eropa Timur yang mengklaim
diri mereka sebagai pembela demokrasi komunis.

1 Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat : Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat
dan Kekuasaan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hh. 76-77

Sejarah Nasional Indonesia VI 121