Page 126 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 126

Demokrasi liberal atau demokrasi barat memiiki akar akar doktrinal dalam
            Liberalisme  John  Locke,  Rousseau,  John  Stuarl  Mill,  Montesquieu,  Jeremy
            Bentham dan lain lain. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian demokrasi
            liberal diperlukan pemahaman terhadap liberalisme,  prinsip  prinsip  serta

            kehidupan  politik.  Kriteria  itu  merupakan  kriteria  atau  prinsip  prinsip  pokok
            demokrasi liberal. 2
                  Demokrasi  liberal  terkait  erat dengan  perkembangan  kapitalisme.
            Demokrasi liberal menurut Macpherson hanya akan tumbuh dan berkembang

            di dalam masyarakat yang tingkat perkembangan kapitalismenya relatif sangat
            tinggi.  Dengan  kata  lain  perkembangan  demokrasi  liberal  paralel  dengan
            perkembangan kapitalisme.  Hanya dalam  masyarakat kapitalisah  demokrasi
            liberal  bisa  diwujudkan dalam  makna yang sesungguhnya.  Macpherson

            mengatakan :
                     “Demokrasi liberal hanya ditemui pada negara negara yang sistem
               ekonominya seluruhnya atau didominasi oleh usaha kapitalis, dan dengan
               beberapa pengecualian yang biasanya bersifat sementara, setiap negara

               kapitalis memiliki sistem politik demokrasi liberal“
                  Demokrasi liberal menurut Macpherson didasarkan pada liberalisme. Jadi,
            suatu negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi liberal harus bersifat
            liberal pada mulanya, baru kemudian demokratis. Karena menurut Macpherson,
            negara negara demokrasi liberal barat telah mengalami proses liberalisasi dulu

            baru  kemudian  mengalami  demokratisasi.  Nilai  nilai  liberalisme  telah  dianut
            lebih dulu sebelum nilai nilai demokrasi dianut masyarakat.
                  Pelaksanaan  demokrasi  liberal  di  Indonesia  sesuai  dengan  konstitusi

            yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini
            bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16
            Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti
            bahwa demokrasi  liberal  atau parlementer  yang meniru sistem  Eropa  Barat
            kurang  sesuai  diterapkan  di  Indonesia.  Tahun  1950  sampai  1959  merupakan

            masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI
            &  Masyumi)  silih  berganti  memimpin  kabinet.  Sering  bergantinya  kabinet
            sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan


            2   Tanpa nama, Pengertian Demokrasi Liberal, diakses dari http://www.pengertianpakar.com/2016/06/
            pengertian-demorkasi-liberal-sistem-dan-prinsipnya.html diakses pada tanggal 2 Mei 2017

                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            122
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131