Page 131 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 131
Kebijakan pemerintah yang lain adalah tiap-tiap provinsi atau daerah
harus mempunyai satu universitas negeri. Para lektor dan guru besarnya
harus mempunyai kualifikasi yang ditentukan negara. Selanjutnya, selama
periode demokrasi liberal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No.57 Tahun
1954 didirikan Universitas Airlangga di Surabaya, dan perluasan universitas-
universitas di luar Jawa yang direalisasikan dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah No.23 Tahun 1956 yang menetapkan berdirinya Universitas
Hasanuddin di Makasar, serta Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1956 yang
menetapkan berdirinya Universitas Andalas di Bukittinggi. Kemudian, berturut-
turut berdasarkan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1957 di Bandung didirikan
Universitas Padjajaran, serta Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 1957 didirikan
Universitas Sumatra Utara di Medan.
Mengenai masalah penyelenggarakan sekolah-
sekolah asing, di tahun 1957 pemerintah mengambil reminder
tindakan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pada masa demokrasi
Departemen Pengajaran. Sejak Indonesia merdeka, liberal ini, masyarakat
diberi perlindungan
jumlah sekolah asing semakin bertambah. Sekitar khusus yang telah
60% - 70% dari jumlah 425.000 siswa sekolah asing digolongkan kedalam
tersebut adalah anak-anak Indonesia yang dengan beberapa golongan
sendirinya menerima pendidikan asing. Dengan yaitu: golongan
buruh, perempuan,
demikian mereka disiapkan untuk menjadi orang- anak-anak, dan kaum
orang Indonesia yang bersikap asing. Dibidang minoritas.
pendidikan jasmani, pemerintah mengeluarkan
Undang-Undang No.4/1950 tentang Pengajaran. Pada Bab IV Pasal 9
menyebutkan bahwa “Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk
manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. 10
Disamping itu, dalam hal pembuatan perpustakaan Moh.Hatta telah
melakukan beberapa langkah yaitu telah mengusahakan buku-buku dari negeri
Belanda dengan mempergunakan bantuan Stichting Culture Samenwerking
(Yayasan Kerjasama Budaya antara Inonesia dengan Belanda). Tenaga
perpustakaan juga didatangkan dari Belanda. Tetapi langkah Selanjutnya kurang
10 Poesponegoro & Notosussanto, Op.Cit. hh.388-389
Sejarah Nasional Indonesia VI 127
