Page 135 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

19 Mei 1950, untuk membentuk negara kesatuan dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya. Pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi Indonesia kembali kepada
negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem pemerintahan demokrasi
parlementer. 21

Gambar 4.2 Suasana Sidang Panitia Bersama
yang dibentuk oleh RIS dan Republik Indonesia
untuk melaksanakan Piagam Persetujuan pada
tanggal 19 Mei 1950. Sumber: Buku 30 Tahun
Indonesia Merdeka.
Tahun 1950-1959 merupakan periode ketiga dilaksanakannya sistem
demokrasi liberal di Indonesia dengan Undang-undang Dasar Sementara 1950
sebagai landasan konstitusi. Periode ini dapat dikatakan keadaan yang tidak

menentu baik dari segi politik, ekonomi, dan masalah yang berkaitan dengan
keamanan. Setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda,
periode ini ditandai situasi politik, ekonomi, sosial budaya benar-benar tidak
menentu. Korupsi merajalela, kesatuan wilayah terancam bubar, keadilan sosial

belum tercapai. 22

a. Pembentukan, Pergantian Kabinet dan Instabilitas Politik
Ada beberapa peristiwa politik yang terjadi sebelum tahun 1950 yang

mewarnai dunia pemerintahan Indonesia. Mulai dari Maklumat Wakil Presiden
X (16 Oktober 1945) berisi tentang tentang perubahan sistem pemerintahan
presidensiil menjadi sistem pemerintahan parlementer, kemudian disusul dengan
Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945 tentang anjuran pembentukan

partai-partai politik. Hal ini dianggap sebagai sebuah langkah yang demokratis,
mengingat berdasarkan hasil sidang PPKI sebelumnya ditetapkannya PNI sebagai
partai negara bukanlah sebuah cerminan negara demokrasi. Langkah - langkah

21 Waluyo, Dari Pemberontak Menjadi Pahlawan Nasional: Muhammad Natsir dan Perjuangan Politik di
Indonesia, (Yogyakarta: Ombak. 2009), h. 78
22 Ibid,. h. 78

Sejarah Nasional Indonesia VI 131