Page 138 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 138

kebijaksanaan-kebijaksanaan  kabinet ini  mengakibatkan perbaikan-perbaikan
            yang substansial bagi kondisi ekonomi negara secara menyeluruh. 27
                  Beberapa  waktu  setelah  berupaya secara tegar meletakkan  dasar bagi
            perbaikan perekonomian negara secara menyeluruh, Kabinet Natsir mendapat

            serangan-serangan keras dari kelompok partai oposisi di parlemen. Kebijakan
            Natsir mengenai Irian Barat kali ini menjadi objek serangan kalangan oposisi
            tersebut. Pendekatan perundingan yang dijalankan Natsir untuk mempengaruhi
            Belanda agar menarik diri dari wilayah Irian Barat dinilai oleh kelompok oposisi

            sebagai  sikap yang terlalu lunak  bahkan  lemah.  Walaupun  telah  mendapat
                                                            28
            dukungan dari parlemen namun ia tetap tidak dapat melaksanakan program-
            program kerjanya dengan baik (Sair, 2005: 11).


                  2)   Kabinet Sukiman (27 April 1951-23 Februari 1952)

                  Kabinet ini  merupakan kabinet parlementer  yang menggunakan sistem
            koalisi yang terdiri dari beberapa partai diantaranya Masyumi dan PNI. Kabinet
            Sukiman menjadi terkenal setelah melakukan penangkapan terhadap sisa-sisa

            pemberontakan PKI Madiun di Jakarta dan Medan. Namun demikian gangguan
            keamanan yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar  di Sulawesi Selatan telah
            melemahkan kedudukan kabinet Sukiman.  Adapun  program kerja  kabinet
                                                       29
            Sukiman sebagai berikut.

                  1.  Menegakkan negara hukum guna menjamin  keamanan dan
                      ketentraman
                  2.  Membuat dan  melaksanakan  rencana  kemakmuran  nasional  dalam
                      jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat,

                      dan memperbaiki hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani
                  3.  Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan  umum serta mempercepat
                      terlaksananya otonomi daerah
                  4.  Menyiapkan  Undang-undang  tentang  pengakuan  serikat  buruh,

                      penetapan upah minimum
                  5.  Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif
                  6.  Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI


            27   Ibid. hh. 87-88
            28   Ibid. hh. 87-88
            29   Alian Sair, Sejarah Nasional Indonesia VI , (Palembang: FKIP Universitas Sriwijaya, 2005). h. 11

                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            134
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143