Page 143 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

Dengan selesainya pemilihan umum, tugas Kabinet Burhanuddin pun
dianggap selesai dan perlu dibentuk kabinet baru yang akan bertanggung
jawab pada parlemen yang baru. Selain itu mutasi dilakukan dibeberapa
kementerian, misalnya di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri,

dan Kementerian Perekonomian. Hal-hal tersebut diatas merupakan salah satu
faktor adanya desakan agar PM mengembalikan mandatnya. Pada tanggal 3
Maret 1956 Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya.
39
Pada 2 Maret 1956 sehari sebelum kabinet mengembalikan mandat,

ditandatanganilah bantuan kredit pangan dari AS oleh Menlu Anak Agung dan
dubes AS. Bantuan ini bernilai $ 96.700.000 dan akan diserahkan dalam 2 tahun.
Sepuluh hari kemudian Menlu Duller datang untuk menyampaikan undangan
dari Presiden Eisenhower agar Presiden Soekarno berkunjung ke AS. Kabinet

Burhanuddin adalah kabinet terakhir yang pembentukannya didasarkan atas
imbangan kekuatan parlemen sementara. 40

6) Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956-Maret 1957)

Tak lama setelah Kabinet Burhanuddin jatuh, Presiden Soekarno pada
tanggal 8 Maret 1956 menunjuk kembali Ali Sastroamojoyo sebagai formatur
untuk membentuk kabinet baru. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi dimana
ke-3 partai besar yaitu PNI, Masyumi, dan NU memegang peranan disamping

beberapa partai kecil lainnya. Penggumuman resmi terbentuknya kabinet
dengan susunan yang lengkap diumumkan pada tanggal 20 Maret 1955. 41
Kabinet Ali II menemui banyak hal yang sangat mengurangi kewibawaanya
terutama yang bersumber pada korupsi dan berbagai penyelewengan.

Ketidaksanggupan kabinet dalam menjalankan politik yang memuaskan bagi
daerah-daerah terbukti dengan timbulnya perebutan kekuasaan di daerah-
daerah oleh pihak militer, terutama di Sumatra dan Sulawesi. Menurut
pandangan mereka (pihak-pihak yang bergolak di daerah) pusat tidak cakap

memperhatikan daerah, tidak adil dalam pembagian pendapatan ekspor dan
terlalu birokratis dalam menyelesaikan suatu urusan. Untuk mengatasi keadaan
mereka menuntut dibentuknya Kabinet Sukarno-Hatta. Daerah pertama yang

39 Ibid, h. 26
40 Moedjanto, .Op.cit. h. 95
41 Rudini, Op. cit. h. 26

Sejarah Nasional Indonesia VI 139