Page 144 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 144

berani menentang pusat ialah  Sumatera Barat yang dipelopori  oleh Letkol
            Akhmad  Husein,  Komandan  Resimen  setempat.  Tindakan  Husein  diikuti  oleh
            Kol. Simbolon yang mendirikan Dewan Gajah pada tanggal 22 Desember 1956
            di Medan. Simbolon menyatakan bahwa hubungan Medan-Jakarta diputuskan

            sampai dibentuk kabinet baru dibawah pimpinan pribad-pribadi yang jujur dan
            mempunyai jiwa pengabdian yang tinggi.  42
                  Perkembangan  bulan  Maret  1957  ternyata  tidak  juga  menguntungkan
            pusat.  Pergolakan  daerah  meluas  ke  Sulawesi.  Pada  tanggal  2  Maret  1957

            berdirilah Dewan Perjuangan Semesta (PERMESTA) dibawah pimpinan Letkol.
            Sumual, Panglima Divisi Indonesia Timur yang menggantikan Warouw. Dewan
            ini  memperjuangkan dilaksanakannya Piagam  Perjuangan Semesta yang
            menuntut dilaksanakannya Repelita dan pembagian pendapatan daerah secara

            adil. Menyadari ketidakmampuannya Kabinet Ali pada tanggal 14 Maret 1957
            mengembalikan mandat kepada Presiden, yang kemudian menyatakan seluruh
            Indonedia dalam keadaan SOB (darurat). Meski kekecawaan terhadap Kabinet Ali
            meluas, tetapi harga-harga pada masa ini tidak begitu mengalami kegoncangan.

            Ini disebabkan oleh impor surplus hasil bumi dari AS. 43


                  7)   Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) (9 April 1957-10 Juli 1959)
                  Pada  April  1957,  Presiden  Soekarno  mengumumkan  pembentukkan

            Kabinet  karya  yang dipimpin  Ir. Djuanda  Kartawidjaja.  Oleh karena Djuanda
            adalah politisi yang tidak berafiliasi dengan suatu partai, kabinetnya menjadi
            sangat bergantung pada Soekarno.   Pada tanggal 9 April 1957 dilantiklah kabinet
                                             44
            yang diberi nama Kabinet Karya juga disebut Kabinet Ekstra Parlementer karena

            tidak  berdasarkan  komposisi  perimbangan  kekuatan  partai  dalam  parlemen.
            Kebanyakan anggota kabinet terdiri  dari  orang-orang ahli  yang meskipun
            sebagian anggota partai tetapi pengangkatannya tidak terikat oleh atau melalui
            partai. Banyak orang menganggap tindakan Presiden itu inkonstitusional (tidak

            menurut UUD).  Adapun program kerja Kabinet Karya ini sebagai berikut.
                           45



            42   Moedjanto,  Op. cit. hh. 98-99
            43   Ibid. hh. 99-101
            44   Oktorino, et.al. Op.cit. h. 235.
            45   Roziq Hasan, et.al, Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia, (Surabaya: Edumedia, 1991). h. 164.

                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            140
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149