Page 140 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 140

6.  Mempercepat usaha-usaha  perbaikan  dan  pembaharuan  dalam
                      bidang pendidikan
                  7.  Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif
                  8.  Menyelesaikan masalah Indonesia dan Belanda dan menyelenggarakan

                      hubungan  yang bersifat perjanjian  yang bersifat internasional  serta
                      meninjau kembali keputusan KMB
                  9.  Meneruskan usaha memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI.   31



                  Perdana Menteri Wilopo menarik sekelompok pemuda cerdas dari kedua
            partai yaitu PNI dan Masyumi untuk membantu pemerintahan. Namun, para
            pemuda itu tidak memiliki pengalaman politik. Mereka berusaha membentuk
            Angkatan Darat yang lebih efisien dan profesional. Caranya dengan mengurangi

            jumlah pasukan dan melakukan reorganisasi di tubuh Angkatan Darat. Langkah
            ini mendapat tantangan dari para panglima AD sekutu politik Wilopo di Jakarta.
            Pada 17 Oktober 1952, tentara mengerahkan tank, dan para demonstran sipil
            bergerak  menuju  istana presiden.  Mereka menuntut pembubaran parlemen.

            Keadaan  dapat  dikendalikan  oleh  Presiden  Soekarno,  dan  beberapa  petinggi
            AD diberhentikan. Namun, Kabinet Wilopo tidak dapat lama bertahan akibat
            tekanan-tekanan politis ketika itu. 32


                  4)   Kabinet Ali Sastroamijoyo (Juli 1953-Juli 1955)

                  Kabinet  ini  terbentuk  dari  gabungan  beberapa  partai  seperti  PNI,  NU,
            dan partai-partai kecil lainnya. Pada masa kabinet Ali, haluan politik pada masa
            sebelumnya terutama yang berkenan dengan kebijakan ekonomi yang dilakukan

            pada Perdana Menteri Muhammad Hatta sama sekali ditinggalkan. Dalam hal
            pembangunan  ekonomi,  sekalipun  tercantum dalam  program kerjanya, lebih
            banyak merupakan  semboyan.  Hal  ini  disebabkan  karena sikap  kabinet yang
            menganggap  modal  asing  sangat  merugikan  Indonesia.  Perhatian  kepada

            administrasi negara yang sangat diutamakan Hatta pun terbengkalai. Gantinya
            muncul  usaha-usaha  menggalang  persatuan  melalui  retorika  politik  dan
            “dropping pegawai” dari pusat ke daerah. Pada dasarnya ada semacam sistem


            31   Ibid., h.13
            32   Nino Oktorino, et.al, Muatan Lokak: Ensiklopedia Sejarah dan Dunia Jilid 8, (Jakarta: Lentera Abadi,
            2009), h. 234

                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            136
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145