Page 139 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

Walaupun mendapat dukungan yang luas dari parlemen tetapi masih
terdapat banyak hal yang mempersulit gerak kabinet. Hal ini dikarenakan partai
yang duduk didalamnya terkadang melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya

menyimpang dari apa yang telah digariskan. Hal ini dapat dilihat dari tindakan
Menteri Luar Negeri Iskak dari partai PNI yang mengeluarkan instruksi supaya
meniadakan DPRD yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah tahun 1950.
Hal ini memperbesar perbedaan pandangan antara PNI dan Masyumi terutama

di kalangan pengikut Natsir. Masalah lain yang memperlihatkan penyimpangan
dari program kabinet dan sekaligus menyebabkan krisis kabinet adalah tindakan
dari Menteri Luar Negeri Subardjo yang bersedia menerima bantuan keamanan
dam ekonomi dari Amerika Serikat yang artinya Indonesia memihak kepada

Blok Barat dengan menandatangani Mutual Security Act. Dalam kesepakatan
itu Indonesia harus memperhatikan kepentingan-kepentingan Amerika. Hal
ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai partai termasuk Masyumi dan PNI
sendiri. 30

3) Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)
Kabinet ini merupakan koalisi dari partai Masyumi dan PNI yang
sebelumnya tidak pernah cocok untuk bekerjasama. Namun kali ini mereka

mulai menyusun kekuatan dalam kabinet. Sebagaimana masa pemerintahan
kabinet-kabinet sebelumnya, kabinet Wilopo pun tidak luput dari persaingan
antar partai. Permasalahan yang muncul pada masa ini adalah penurunan harga
karet yang pada waktu itu merupakan ekspor utama Indonesia yang turun 71

persen. Adapun berikut program-program kerja kabinet Wilopo sebagai berikut.
1. Melaksanakan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan
menyederhanakan organisasi pemerintah pusat
2. Mempertinggi produksi nasional

3. Menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat
4. Melanjutkan usaha perubahan agraria
5. Menyempurnakan undang-undang perburuhan guna meningkatkan
derajat kaum buruh

30 Ibid. h. 12

Sejarah Nasional Indonesia VI 135