Page 129 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

tetapi juga pada masalah yang berkaitan dengan kependudukan lain seperti tinggi
atau rendah kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam negara yang
masih berpegang pada peraturan kuno yang membatasi hak-hak perempuan
tidak mungkin ada kemajuan. Tidak cukup hanya mengakui bahwa Tuhan

menciptakan semua manusia sebagai makhlulk yang mempunyai kedudukan
yang sama, dengan hak asasi yang sama atas kehidupan. Perkara yang utama
adalah pelaksanaan hak-hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam
kehidupan bangsa. 6

Sedangkan untuk golongan anak-anak, Indonesia dihadapi masalah besar
dimana masih banyak anak-anak terlantar serta perilaku menyimpang dan
demoralisasi yang terjadi dikalangan pemuda. Oleh sebab itu anak-anak harus
diberi perlindungan, mendapat penjagaan, pendidikan, dan pertolongan dari

negara. Golongan minoritas pun menjadi masalah yang kontroversial terutama
soal pandangan umum mengenai kedudukan orang Cina dibidang ekonomi dan
sosial. Anwar Sutan Amiruddin (PPTI) mengatakan bahwa tidak ada perbedaan
penting antara orang Cina yang telah menjadi WNI dengan orang Cina warga

asing, dan ia menentang dimasukkannya hak-hak golongan minoritas kedalam
undang-undang dasar. Sehubungan dengan itu, Siauw Giok Tjhan berpendapat
bahwa diskriminasi terhadap golongan minoritas harus dilarang secara
konstitusional dan perlindungan konstitusional harus diberikan kepada golongan

tersebut supaya mereka bebas menggunakan bahasa dan mempertahankan adat
kebiasaan mereka sesuai undang-undang yang berlaku. Ia juga menambahkan
bahwa perlidungan yang dimaksudkan mencakup urusan hukum dalam masalah
ras, agama, dan bahasa. Disamping hal-hal tersebut perkembangan seni juga
7
harus diperhatikan.
a. Pendidikan
Setelah diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintahan
Belanda kepada pemerintahan RIS pada tahun 1950, sistem pendidikan diadakan

dengan titik berat desentralisasi, artinya dari sekolah dasar hingga sekolah
menengah pertama menjadi urusan daerah (provinsi) dengan supervisi pusat
terutama dalam perencanaan pelajaran, dan untuk sekolah menengah atas

6 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia: studi sosio-legal atas
konstituante 1956-1959, (Jakarta: Intermasa. 1995) hh.219-223
7 Ibid, hh.227-231

Sejarah Nasional Indonesia VI 125