Page 128 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 128

koalisi besar yang terdiri dari PNI, Masyumi dan Nahdatul Ulama. Tetapi karena
            mudahnya koalisi kabinet pecah, maka umur kabinet juga tidak terlalu lama,
            antar 6 bulan sampai yang paling lama 2 tahun. 5
                  Magenda  (2005)  menjelaskan  kelemahan  lainnya  yakni  ketika  Presiden

            Soekarno yang sudah tidak sabar kepada kabinet-kabinet yang tidak fokus lagi
            pada  pembangunan  nasional,  Presiden Soekarno menunjuk  dirinya sebagai
            formatur dan membentuk kabinet karya yang dipimpin  Ir. Djuanda.  Situasi
            politik yang bisa dikatakan kacau saat itu terjadi, hampir di setiap daerah timbul

            pemberontakan  akibat  ketidakpuasan  kepada  pemerintahan  pusat.  Konflik
            kekuasaan antara partai-partai politik di parlemen yang saling menjatuhkan satu
            sama lain.



                    2       Kondisi Sosial Budaya Masyarakat


                            Masa Demokrasi Liberal



                  Pada masa demokrasi  liberal di
            Indonesia, masyarakat diberi hak-hak khusus
            yang telah dikelompokkan kedalam beberapa                reminder
            golongan yaitu: golongan buruh, perempuan,       Pada masa demokrasi
                                                             liberal ini, masyarakat diberi
            anak-anak,  dan  kaum  minoritas.  Untuk         perlindungan khusus yang
            golongan  buruh, mereka diberi  hak asasi        telah digolongkan kedalam
            sebagai warga negara dan  mempunyai hak          beberapa golongan yaitu:
                                                             golongan buruh, perempuan,
            dasar buruh seperti hak mogok dan hak untuk      anak-anak, dan kaum

            memperoleh  jaminan  sosial.  Hak-hak buruh      minoritas.
            lain  diantaranya hak untuk membentuk dan
            menjadi  anggota serikat kerja,  hak untuk berkumpul  dan  berbicara dengan
            bebas  serta  untuk  memilih  para  pemimpin  mereka  sendiri.  Untuk  golongan

            perempuan, seperti yang dikemukakan oleh Mangunpuspito (Masyumi) bahwa
            kriteria untuk mengukur tinggi atau rendahnya nilai suatu negara tidak hanya
            didasarkan pada kondisi politiknya, yaitu merdeka atau tidak, kaya atau miskin,


            5   Burhan Magenda, Makalah hubungan eksekutif dan legislatif yang kondusif untuk stabilitas politik
            dan pembangunan nasional, (kuliah dan ceramah umum pada kursus singkat angkatan XIII LEMHANAS di
            Jakarta, 2005)

                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            124
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133