Page 455 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

RANGKUMAN

Latar belakang pembebasan Irian Barat perjuangan bangsa Indonesia
untuk mempertahankan wilayah Irian Barat tetap pada wilayah Indonesia yaitu
berawal dari hasil dari KMB ( Konferensi Meja Bundar) di Den Haag pada tahun

1949 mengenai masalah Irian Barat yang akan diselesaikan satu tahun setelah
pengakuan kedaulatan RIS. Penyelesaian kasus sengketa Irian Barat antara
Indonesia dilakukan dengan berbagai cara.
Pertama, setelah adanya pembatalan hasil KMB tersebut yang dilakukan

Indonesia adalah dengan cara persiapan dalam bidang militer. Dalam rangka
persiapan bidang militer pemerintah RI mencari bantuan senjata keluar negeri.
Pada bulan Desember 1960 Menteri Keamanan Nasional/ Kasad Jenderal
Nasution bertolak ke Moskow dan berhasil mengadakan perjanjian pembelian

senjata. Misi tersebut disususl misi kedua tahun 1961 dan ketiga ( untuk
penyempurnaan dan dan tambahan, juga mengunjungi beberapa negara:
India, Pakistan, Muang Thai, Pilipina, Australia, Selandia Baru, Jerman Perancis,
dan Inggris untuk menjajagi dan mendapatkan kesan dari negara-negara itu,

seandainya terjadi perang antar Indonesia dan Belanda
Kedua, selain bidang militer yaitu dengan adanya Diplomasi internasional.
Melalui cara ini, Indonesia mendekti beberapa negara seperti India, Pakistan,
Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Perancis agar

mereka tidak memberi dukungan apabila pecah perang antar indonesia dan
Belanda. Dalam sidang umum PBB tahun 1961 sekjen PBB U Thant meminta
Bunker untuk penyelesaiana masalah Papua bagian barat. Bunkervmengusulkan
agar maslah ini diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun.

Ketiga, selain itu juga Indonesia juga menempuh konfrontasi bidang politik
dan Ekonomi. Pada tanggal 27 Desember 1958. Presiden Soekarno mengeluarkan
UU No. 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia,
selain itu juga beberapa kebijakan lainnya yaitu: memindahkan pasar pelelangan

tembakau Indonesia ke Bremen( Jerman Barat); aksi mogok buruh perusahaan
Belanda di Indonesia; melarang maskapai penerbangan belanda melintas di
wilayah Indonesia; melarang pemutaran film-film berbahasa Belanda.

Sejarah Nasional Indonesia VI 451