Page 44 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

1. Syarat Sah Umum:
a. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.
1) Konsensus disebut juga kesepakatan kehendak;
2) Cakap atau wenang berbuat;
3) Perihal Tertentu;
4) Causa Halal.

KUH Perdata juga memberikan pengaturan umum atas syarat sah
perjanjian selain yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

b. Berdasarkan Pasal 1338-1339 KUH Perdata.
1) Syarat Itikad Baik;
2) Syarat sesuai dengan kebiasaan;
3) Syarat sesuai dengan kepatutan;
4) Syarat sesuai dengan kepentingan umum.

Syarat sah umum berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata ini dibagi atas syarat
sah subjektif dan syarat sah objektif.
Syarat sah subjektif adalah memenuhi unsur adanya konsensus atau
kesepakatan para pihak. Maknanya, ketika kesepakatan telah dicapai oleh
para pihak maka di antara para pihak telah tercapai kesesuaian pendapat
tentang hal-hal yangmenjadi pokok perjanjiannya. Kesepakatan yang telah
tercapai ini juga tidak boleh diakibatkan oleh adanya paksaan, penipuan
maupu kesilapan dari para pihak.

Selain itu, unsur yang harus dipenuhi dalam syarat sah subjektif adalah
adanya kecakapan atau wenang berbuat oleh para pihak. Kewenangan
berbuat ini oleh hukum dianggap sah apabila perjanjian yang dilakukan oleh
orang-orang ataupun subjek yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(a) Orang yang sudah dewasa.
(b) Orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampuan.
(c) Orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan
perbuatan tertentu. Seperti, kontrak jual beli yang dilakukan oleh suami
istri.

Tidak dipenuhinya salah satu dari syarat subjektif dalam perjanjian akan
mengakibatkan timbulnya konsekwensi yuridis bahwa perjanjian tersebut
22