Page 48 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

C. Perikatan yang Lahir Karena Undang-Undang sebagai Akibat Perbuatan
Manusia yang Melawan Hukum.

URAIAN :
A. Pendahuluan : Perikatan yang Lahir Karena Undang-undang.
Ketentuan tentang perikatan yang dilahirkan dari undang-undang diatur
dalam Buku Ketiga Bab III KUH Perdata, dalam Pasal 1352 sampai dengan
Pasal 1380.selain juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 1233 KUH
Perdata yang menyatakan, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena
persetujuan, baik karena undang-undang”.

Hal ini bermakna bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam lapangan
harta kekayaan dapat terjadi setiap saat, baik itu dikarenakan kehendak dari
para pihak, maupun tanpa dikehendaki oleh para pihak dikarenakan, suatu
peristiwa, hubungan antara para pihak maupun suatu keadaan dapat
berubah menjadi hubungan hukum, baik dikehendaki ataupun tidak
dikehendaki oleh para pihak, dan oleh undang-undang hubungan/keadaan
ataupun peristiwa tersebut diberikan kewajiban atau prestasi untuk
dipenuhi.

Perikatan yang lahir dari undang-undang secara prinsipil berbeda dengan
perikatan yang lahir karena perjanjian. Ketentuan tentangnya diatur dalam
Bab III Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan-
perikatan yang dilahirkan demi Undang-undang.

Ketentuan awal tentang perikatan yang lahir dari undang-undang dimulai
pada Pasal 1352 yang menyatakan, ”Perikatan-perikatan yang dilahirkan
demi undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-
undang sebagai akibat perbuatan orang”.

Selanjutnya, dalam Pasal 1353 dinyatakan bahwa ”Perikatan-perikatan yang
dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari
perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum”.

Untuk memahami keberadaan hukum perikatan khususnya yang lahir karena
undang-undang beserta penjabarannya dapat dimulai dengan memahami
skematika berikut:

26