Page 45 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

“dapat dibatalkan” atau dalam bahasa lain voidable, vernietigebaar.
Pembatalan ini dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Seandainya
tidak dibatalkan maka, kontrak tersebut dapat dilaksanakan seperti suatu
kontrak yang sah.

Syarat sah objektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terdiri dari perihal
tertentu dan kausa halal atau kausa yang diperbolehkan. Perihal tertentu
maksudnya adalah bahwa yang menjadi objek dalam suatu perjanjian
haruslah berkaitan dengan hal tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum.

Syarat kausa yang halal atau yang diperbolehkan maksudnya adalah bahwa
kontrak tersebut tidak boleh dibuat untuk melakukan hal-hal yang
bertentangan dengan hukum.

Konsekwensi yuridis yang timbul dari tidak dipenuhinya salah satu syarat
objektif ini akan mengakibatkan kontrak tersebut “tidak sah” atau “batal
demi hukum” (null and void).

2. Syarat Sah Khusus
a. syarat tertulis untuk kontrak tertentu;
b. syarat akta notaris untuk kontrak tertentu;
c. syarat akta pejabat untuk kontrak tertentu;
d. syarat izin dari yang berwenang.

F. Konsekuensi Yuridis Perjanjian;
Konsekwensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari
syarat-syarat sahnya kntrak adalah bermacam-macam tergantung pada
syarat mana yang tidak dipenuhi. Konsekwensi yuridis perjanjian sendiri
berbentuk :
1. Batal Demi Hukum (dikenal dengan istilah nietig, null dan void);
Kondisi ini terjadi apabila dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal
1320 KUH Perdata yaitu perihal tertentu dan kausa yang halal.
2. Dapat Dibatalkan (vernetigbaar, voidable);
Terjadi apabila syarat subjektif yang diatur dalam Pasal 1320 KUH
Perdata tentang kesepakatan kehendak dan kecakapan berbuat tidak
dipenuhi.
3. Perjanjian Tidak Dapat Dilaksanakan (Unenfoeceable);

23