Page 12 - Perdana Menteri RI Final
P. 12

PENDAHULUAN



                                                                                                                                                                               Perdana Menteri Dalam



                                                                                                                                                                                    Tata Negara Indonesia












                                                                                                                                                  Di dalam dunia hukum, dikenal istilah  das     DWITUNGGAL ATAU TRITUNGGAL?
                                                                                                                                                  sein  dan  das sollen.  Das Sein merujuk kepada
                                                                                                                                                                                                 Berbicara tentang bapak bangsa, memori
                                                                                                                                                  hukum sebagaimana tertulis sementara das sollen
                                                                                                                                                                                                 masyarakat seringkali tertuju pada Ir. Sukarno
                                                                                                                                                  mengacu kepada hukum sebagaimana diterapkan
                                                                                                                                                                                                 dan    Mohammad     Hatta    yang   memang
                                                                                                                                                  di dalam masyarakat. Kedua istilah tersebut
                                                                                                                                                                                                 memproklamasikan     kemerdekaan   Republik
                                                                                                                                                  diciptakan untuk menggambarkan bahwa dalam
                                                                                                                                                                                                 Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun, upaya
                                                                                                                                                  banyak kesempatan dan konteks, hukum ideal
                                                                                                                                                                                                 menegakkan kedaulatan republik ini tidak berhenti
                                                                                                                                                  dan hukum kontekstual dapat berbeda bentuk.
                                                                                                                                                                                                 pada hari yang hingga sekarang diperingati
                                                                                                                                                                                                 sebagai hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan.
                                                                                                                                                  UUD 1945 sebagai produk hukum tertinggi di
                                                                                                                                                                                                 Kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi
                                                                                                                                                  Republik Indonesia tidak sekalipun menyebut
                                                                                                                                                                                                 dalam kurun waktu dan konteks yang bersamaan
                                                                                                                                                  perdana menteri dalam semua pasal dan ayatnya.
                                                                                                                                                                                                 dengan akhir Perang Dunia II membuat peristiwa
                                                                                                                                                  Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa
                                                                                                                                                                                                 ini tidak dapat dilepaskan dari perhatian pemenang
                                                                                                                                                  presiden hanya dibantu oleh wakil presiden.
                                                                                                                                                                                                 perang; negara-negara sekutu.
                                                                                                                                                  Kemudian pada pasal 17 ayat (1) dinyatakan
                                                                                                                                                  bahwa  presiden dibantu oleh menteri-menteri   Indonesia di tahun kemerdekaannya, mau tidak
                                                                                                                                                  negara. Jika tidak pernah tertulis dalam produk   mau, harus  menerima kedatangan pasukan
                                                                                                                                                  hukum manapun, mengapa di dalam sejarah        sekutu.  Setidaknya sejak April 1945, di pulau-
                                                                                                                                                                                                        2
                                                                                                                                                  politik, Indonesia pernah memiliki hingga dua   pulau utara Kalimantan telah terjadi pertempuran
                                                                                                                                                  belas perdana menteri?                         antara  pasukan  Australia  dengan  Jepang.  Pada
                                                                                                                                                                                                 bulan September 1945, elemen-elemen kecil
                                                                                                                                                  Buku yang hadir di hadapan para pembaca ini    tentara Inggris sebagai elemen utama dari
                                                                                                                                                  tidak dimaksudkan untuk menggugat keputusan    pasukan  sekutu  yang  akan  menghadapi  Jepang
                                                                                                                                                  para pendiri bangsa dan membenturkannya        telah mendarat di Jawa. Pada 8 September 1945,
                                                                                                                                                  dengan produk hukum tertulis. Melainkan        Force 136 dari tentara Inggris yang sebelumnya
                                                                                                                                                  untuk memberikan konteks historis yang         beroperasi di Malaya telah diterjunkan secara
                                                                                                                                                  melatarbelakangi  “keputusan   unik”    ini.   rahasia di Batavia. Pasukan ini ditugaskan untuk
                                                                                                                                                  Tidak pula berlebihan jika dikatakan bahwa     mengambil data sementara dari tahanan perang
                                                                                                                                                  pengangkatan perdana menteri pertama pada 15   (interniran) Eropa yang ditahan Jepang di kota
                                                                                                                                                                1
                                                                                                                                                  November 1945 , kurang dari empat bulan sejak   tersebut. Baru pada tanggal 15 September, kapal
                                                                                                                                                  proklamasi, adalah tindakan inkonstitusional   perang Inggris HMS Cumberland di bawah
                                                                                                                                                  pertama yang dilakukan oleh pemerintah         pimpinan Laksamana Muda W.R. Patterson
                                                                                                                                                  Republik Indonesia.                            mendarat di pelabuhan Batavia. 3





                                                                                                                                                                                                 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959  1
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17