Page 212 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

Amerika Serikat untuk menjamin kawasan tersebut tetap stabil. Walaupun pihak
Gedung Putih mengaku bahwa penempatan tersebut untuk memfasilitasi latihan
militer bersama dengan Australia, sangat dimungkinkan tentara-tentara tersebut
dikirim ke Laut China Selatan jika konflik atau perang terjadi (Raharjo, 2014).

Selain Amerika Serikat, India juga disinyalir turut bermain dan memperumit
dinamika hubungan antarpara pihak di Laut China Selatan. Kedekatan hubungan
India dengan Vietnam menjadi satu hal yang penting. Hubungan Vietnam dengan
Tiongkok dalam sengketa ini bersifat konfliktual. Dukungan India terhadap Vietnam
menjadi signifikan dan ancaman bagi Tiongkok karena India memiliki kapasitas
ekonomi dan militer yang cukup besar. Pada Juli 2011, kapal laut India, INS Airavat
yang bergerak ke Nha Trang di selatan Vietnam diperingatkan oleh Tiongkok agar
menjauh dari perairan Tiongkok. India sendiri menanggapinya dengan mengatakan
bahwa India mendukung kebebasan pelayaran di perairan internasional, termasuk di
Laut China Selatan sehingga ia punya hak untuk melewati perairan internasional di
Laut China Selatan tersebut (Buszynski, 2012; Raharjo, 2014).

Selain aktor negara, aktor nonnegara berupa perusahaan-perusahaan minyak juga
turut terlibat dalam sengketa ini. Philex Mining Corp, Tiongkok National Offshore
Oil Corp., dan Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam) saling bersaing untuk
melakukan survei dan mengebor wilayah-wilayah di Laut China Selatan yang masih
disengketakan (Barta dan Larano, 2011; Raharjo, 2014).

Dengan kompleksitas permasalahan di atas, tampaknya Sengketa Laut China Selatan
belum akan selesai dalam waktu dekat. Hal ini berarti juga ancaman terhadap
kedaulatan Indonesia di Natuna masih akan hadir dari berbagai aktor yang bermain
dalam sengketa tersebut. Dalam konteks ini, pembuktian sejarah kepemilikan Natuna
oleh Indonesia (termasuk pendahulunya yaitu VOC, Hindia Belanda, dan Jepang)
seperti yang dibahas pada bab sebelumnya menjadi bersifat strategis dan mendesak.

C. Natuna dalam Dinamika Global

Hak Lintas Damai di Jalur Perdagangan Dunia

Natuna dan Laut China Selatan sudah menjadi jalur perdagangan dunia yang
menghubungkan wilayah Asia Timur hingga Mediterania sejak milenium pertama,
sebelum terjadinya kolonialisme bangsa Eropa di Asia Tenggara (Manguin, 1993:
255). Oleh karena itu, ketika Indonesia memperkenalkan dan memperjuangkan
konsep Negara Kepulauan dalam pertemuan-pertemuan menuju UNCLOS 1982,
ada kekhawatiran bahwa kapal-kapal dari negara lain tidak dapat melewati perairan
Natuna karena sudah berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia. Padahal,
Natuna merupakan bagian dari jalur tercepat yang menghubungkan wilayah Asia

Mutiara di Ujung Utara 195