Page 216 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan
P. 216

Data di atas menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara di sekitar Laut China
                 Selatan  dengan  jumlah  kasus pembajakan/perompakan  tertinggi,  yaitu 36 pada
                 tahun 2018. Adapun jumlah kasus perompakan/pembajakan terbanyak terjadi pada
                 tahun 2015 dengan 108 serangan. Sementara itu, kasus pembajakan dan perompakan
                 di Laut China Selatan hanya terjadi satu kali pada tahun 2014. Dalam catatan ICC
                 International  Maritime  Bureau, walaupun kasus perompakan/pembajakan di Laut
                 China Selatan yang dilaporkan menurun drastis, kapal-kapal diperingatkan untuk
                 tetap waspada ketika melewati perairan Anambas, Natuna, dan sekitarnya, terutama
                 di malam hari. Peringatan ini menindaklanjuti laporan ditangkapnya beberapa pelaku
                 kejahatan oleh otoritas lokal di Malaysia dan Indonesia (ICC International Maritime
                 Bureau, 2019: 21). Hal itu menunjukkan bahwa kejahatan tetap terjadi, tetapi lokasi
                 kejadian tidak berada di tengah laut. Lokasi kejadian berada di dekat pulau/daratan,
                 seperti pada lepas pantai Kuantan/Pulau Aur di Pantai Timur Malaysia.


                 Kejahatan  transnasional  kedua  yang  marak  terjadi  di  Natuna  adalah  Illegal,
                 Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Perairan Natuna yang masuk sebagai
                 sebagai bagian dari wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711
                 menjadi  salah  satu lokasi  yang paling sering dijadikan  sasaran  kapal-kapal  asing
                 untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Berdasarkan data dari Kementerian
                 Kelautan dan Perikanan (2017), di Kepulauan Riau, termasuk juga Natuna, terdapat
                 kurang lebih 60 kapal ikan eks asing yang melakukan pelanggaran, paling banyak
                 berasal dari Thailand. Ada 4 jenis pelanggaran, yaitu posisi kapal tidak diketahui,
                 berbendera ganda (double flagging), Vessel Monitoring System tidak aktif, dan badan
                 hukum fiktif (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017).

                 Selain kapal-kapal yang melakukan pelanggaran administratif di atas, banyak pula
                 kapal-kapal  yang melakukan penangkapan ikan  secara  ilegal.  Kapal-kapal  yang
                 berhasil  ditangkap  kemudian  ditenggelamkan  oleh  Kementerian  Kelautan  dan
                 Perikanan di bawah pimpinan Menteri Susi Pudjiastuti. Berikut adalah data teperinci
                 kapal yang ditenggelamkan.

                 Tabel 12. Jumlah Kapal Pelaku IUU Fishing yang ditenggelamkan, Periode Oktober
                        2014—Agustus 2018


                 Negara                         Jumlah Kapal yang
                                                 Ditenggelamkan
                 Vietnam                                    276

                 Filipina                                    90
                 Thailand                                    50

                 Malaysia                                    41
                 Indonesia                                   26

                 Papua Nugini                                 2



                 Mutiara di Ujung Utara                                                          199
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221