Page 213 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

Timur menuju Samudra Hindia (Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, termasuk
hingga ke Terusan Sues).

Kekhawatiran ini kemudian diakomodasi dalam beberapa pasal di UNCLOS 1982.
Pada Pasal 52, disebutkan bahwa kapal semua negara menikmati hak lintas damai
melalui perairan kepulauan. Pada Pasal 18 dijelaskan bahwa hak lintas damai di sini
berarti lintas harus terus-menerus, langsung serta secepat mungkin. Namun, lintas
dapat pula mencakup berhenti dan buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan
dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena keadaan terpaksa (force
majeure) atau mengalami kesulitan atau guna memberikan pertolongan kepada
orang, kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan.

Jika aturan di atas diterapkan secara sporadis, kapal-kapal asing dapat melalui wiayah
perairan kepulauan yang begitu luas sehingga sulit untuk diawasi atau dikontrol
melanggar kedaulatan Indonesia atau tidak. Oleh karena itu, Pasal 53 UNCLOS
mengatur bahwa negara kepulauan “dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan
di atasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat udara asing yang
terus-menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau di atas perairan
kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan dengannya”. Pelaksanaan lintas
kapal dan pesawat dilakukan secara terus-menerus, langsung dan secepat mungkin
melalui atau di atas perairan kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan
dengannya. Kapal dan pesawat udara yang melakukan lintas melalui alur laut
kepulauan tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut ke dua sisi garis sumbu alur
laut. Kapal dan pesawat udara tersebut juga tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke
pantai kurang dari 10% jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang
berbatasan dengan alur laut tersebut.

Atas dasar ketentuan tersebut, Indonesia kemudian mengusulkan tiga Alur Laut
Kepulauan Indonesia (ALKI) beserta cabang-cabangnya yang dapat digunakan
untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melintasi Perairan Indonesia
kepada Komite Keselamatan Maritim (Maritime Safety Committee). Pada sidang
ke-69, Komite Keselamatan Maritim akhirnya menerima usulan Indonesia tersebut
melalui Resolusi MSC. 72 (69). Usulan tersebut kemudian disahkan melalui Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban
Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan
Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan. Natuna sendiri menjadi bagian dari
ALKI I dan ALKI Cabang IA. ALKI I dapat dilalui untuk pelayaran dari Laut China
Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda ke Samudra
Hindia atau sebaliknya. Adapun ALKI Cabang IA dapat digunakan untuk pelayaran
dari Selat Singapura melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda
ke Samudra Hindia atau sebaliknya atau melintasi Laut Natuna ke Laut Cina Selatan
atau sebaliknya.

Dengan hadirnya ALKI I dan IA tersebut, arus perdagangan yang melalui jalur Laut
China Selatan, terutama dari kawasan Asia Timur menuju Asia Selatan, Timur Tengah,

196 Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna