Page 897 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 271 -

Subsektor Penangkapan Ikan/Pengangkutan Ikan]
d. Wilayah operasional penangkapan ikan di … [diisi dengan nama
nama Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sesuai yang tercantum
dalam Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan]

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II Nama : … [diisi dengan nama jelas]
a. adalah Peserta Didik Praktik Laut … [diisi dengan nama sekolah]
yang berkedudukan di … [diisi dengan alamat lengkap sekolah]
kelas … [diisi kelas/jenjang siswa] jurusan … [diisi dengan jurusan
siswa]
b. bertindak sebagai Peserta Didik Praktik Laut (magang) di kapal
perikanan … [diisi dengan nama kapal perikanan], untuk
kompetensi … [diisi dengan jenis kompetensi siswa, misal: nautika,
teknika, penanganan ikan, dll sesuai jurusan siswa]

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bermufakat
untuk mengadakan Perjanjian Praktik Laut dengan ketentuan sebagai
berikut:

Pasal 1
PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan praktik laut di … [diisi dengan
nama kapal perikanan] dan selanjutnya disebut kapal, kepada PIHAK KEDUA
dan PIHAK KEDUA menerima praktik laut dimaksud untuk jangka waktu …
[diisi dengan angka dan huruf] hari, sejak … [diisi dengan angka tanggal,
bulan, dan tahun] sampai dengan … [diisi dengan angka tanggal, bulan, dan
tahun]. Apabila masa perjanjian ini berakhir dan kapal belum kembali di
pelabuhan pangkalan, maka perjanjian ini diperpanjang sampai saat tibanya
kembali kapal di pelabuhan dimaksud.

Pasal 2
Selama pelaksanaan praktik laut, PIHAK PERTAMA akan:
(1) memberikan kesempatan belajar di kapal kepada PIHAK KEDUA sesuai
dengan kompetensi dan/atau jurusannya;
(2) membatasi kegiatan praktik laut paling banyak atau tidak melebihi 8
(delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu;
(3) membatasi kegiatan praktik laut pada waktu istirahat, kecuali dalam hal
waktu penangkapan ikan, pelaksanaan tugas-tugas darurat demi
keselamatan berlayar dan muatan termasuk latihan-latihan di kapal
atau untuk memberikan pertolongan dalam bahaya sesuai peraturan
keselamatan pelayaran;
(4) menyediakan akomodasi dan konsumsi kepada PIHAK KEDUA di kapal;
dan
(5) menunjuk salah satu perwira di kapal untuk menjadi instruktur
dan/atau pengajar kepada PIHAK KEDUA.

DITJEN PSDKP
887