Page 899 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 899

- 273 -

         (2)  Segala bentuk biaya perawatan/pengobatan dan/atau bentuk ganti rugi
             akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi
             tanggung jawab PIHAK KEDUA.

                                  Pasal 8
         PIHAK PERTAMA  berhak mengakhiri perjanjian ini sekalipun tanpa
         pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA karena alasan-alasan
         sebagai berikut:
         (1)  PIHAK KEDUA berkelakuan tidak baik, melanggar aturan  kesusilaan,
             tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau
             melakukan perbuatan lain yang merugikan PIHAK PERTAMA.
         (2)  PIHAK KEDUA melakukan tindakan kriminal yang bertentangan dengan
             hukum   pidana  atau   melanggar   ketentuan  peraturan
             perundang-undangan.

                                  Pasal 9
         (1)  Perjanjian   ini   dapat  diubah  berdasarkan  persetujuan PARA
             PIHAK.
         (2)  Perubahan  dan/atau  hal-hal  yang  belum  diatur  dalam  Perjanjian  ini
             diatur  dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati
             oleh PARA   PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
             Perjanjian ini

         Perjanjian ini dibuat pada hari, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di
         atas dalam rangkap empat asli,  diperuntukkan  bagi  Pejabat Penyijil Awak
         Kapal, PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan Nahkoda Kapal.

         Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun
         sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini, dalam rangkap 4 (empat)
         asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan
         hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK. Perjanjian ini dibuat
         dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan
         oleh PARA PIHAK.


             PIHAK PERTAMA                       PIHAK KEDUA


                   (…)                               (…)
           [diisi dengan nama jelas]          [diisi dengan nama jelas]









                                DITJEN PSDKP

                                     889
   894   895   896   897   898   899   900   901   902   903   904