Page 898 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 272 -

Pasal 3
PIHAK KEDUA wajib melengkapi dokumen sebagai berikut:
(1) Buku Pelaut atau Buku Pelaut Perikanan;
(2) nomor Polis Asuransi atau Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan
kematian;
(3) surat persetujuan dari orang tua/wali yang diketahui oleh sekolah;
(4) Sertifikat Kesehatan atau Surat Keterangan Sehat dari dokter; dan
(5) surat permohonan praktik laut dari pimpinan sekolah (secara individu
atau kolektif) dengan disertai buku catatan taruna (cadet record book).

Pasal 4
(1) PIHAK KEDUA akan tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan
yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundangan yang berlaku dan isi perjanjian ini.
(2) PIHAK KEDUA akan tunduk dan patuh kepada perintah-perintah yang
diberikan Nakhoda dan/atau perwira lain selama kegiatan praktik laut
di kapal.

Pasal 5
(1) PIHAK PERTAMA dapat memberikan insentif/premi/bonus hasil
tangkapan kepada PIHAK KEDUA selama kegiatan praktik laut
berlangsung dengan besaran/jumlah yang ditentukan oleh PIHAK
PERTAMA.
(2) PIHAK PERTAMA menyediakan peralatan keselamatan standar selama
kegiatan praktik laut di atas kapal.
(3) PIHAK PERTAMA tidak mempekerjakan PIHAK KEDUA di luar tugas dan
tanggung jawabnya sebagai taruna praktik laut.

Pasal 6
(1) Apabila dalam jangka waktu perjanjian masih berlaku, PIHAK KEDUA
tidak dapat melanjutkan magang (praktik laut) di kapal karena sakit
atau kecelakaan kerja atau karena penyebab lainnya yang menjadi
tanggung jawab PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab
atas pemulangan PIHAK KEDUA ke pelabuhan pangkalan dan/atau
pelabuhan terdekat.
(2) Apabila dalam jangka waktu perjanjian masih berlaku, PIHAK KEDUA
memutuskan secara sepihak perjanjian ini, maka pemulangan PIHAK
KEDUA dari kapal ke pelabuhan pangkalan menjadi tanggung jawab
PIHAK KEDUA.

Pasal 7
(1) Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan PIHAK KEDUA
harus menjalani perawatan atau cacat tetap atau bahkan meninggal
dunia, PIHAK KEDUA dan/atau ahli warisnya tidak akan menuntut
PIHAK PERTAMA dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala
tuntutan hukum yang berlaku.

DITJEN PSDKP

888