Page 23 - LAPORAN AKHIR GRAND DESIGN PENDIDIKAN MAHULU 2018-2028

C. LANDASAN HUKUM

Grand Design Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahulu Menuju

Tahun 2028 disusun di bawah pijakan hukum. Pijakan hukum di samping

memberi aspek legal juga memberikan gambaran tentang komponen apa

saja yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar

nasional, regional maupun lokal yang berlaku. Landasan hukum dan

perundangan juga merupakan acuan pokok bagi analisis awal,

preconditioning dari rancangan induk pendidikan dan kebudayaan

Kabupaten Mahulu. Landasan hukum penyusunan Grand Design Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Mahulu Menuju Tahun 2028 adalah,

1. Undang-undang Dasar 1945, sesuai Amandemen terakhir;

2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Nasional Tahun 2000- 2004;

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Hak Anak;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;

14