Page 55 - baruu revisi_Neat
P. 55
kekuasaan adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat itu sendiri dan rakyat meyakini
bahwa kepentingannya akan diperhatikan dalam pelaksanaan kekuasaan negara.
4. Sidney Hook
Menurut Sidney Hook demokrasi adalah pemerintahan yang keputusan
pemerintahannya secaralangsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang
diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
5. Charles Costello
Charles Costello berpendapat bahwa demokrasi merupakan sistem sosial dan sistem
politik yang membatasi kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan hukum untuk melindungi
hak warga negara.
6. Mohammad Hatta
Mohammad Hatta mengemukakan bahwa demokrasi merupakan sebuah pergeseran
dan pergantiaan kekuasaan dari raja menjadi kekuasaan rakyat.
Dari beberapa pengertian yang telah dikemukaan diatas, dapat disimpulkan bahwa
demokrasi adalah bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintah yang memegang kekuasaan adalah mereka yang
dipilih oleh rakyat, oleh karena itu pemerintah harus mendengarkan aspirasi dari rakyat.
Pemerintahan oleh rakyat artinya pemerintahan yang menjalankan kekuasaan pengawasannya
dijalankan oleh rakyat, sedangkan pemerintahan untuk rakyat artinya bahwa pemerintah yang
memegang kekuasaan telah mendapat kekuasaan yang diberikan dari rakyat dan dalam
menjalankan tugasnya harus memberikan timbal balik yang sesuai dengan aspirasi rakyat.
Hal ini karena dalam menjalankan kekuasaan, pemerintah harus bertanggung jawab atas
rakyatnya.
B. Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi
Dalam pelaksanannnya, demokrasi harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip
demokrasi. Pemerintahan dapat disebut demokratis apabila dalam implementasinya juga
menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Sebaliknya apabila implementasi tidak dilaksanakan
dengan prinsip-prinsipnya maka pemerintahan tersebut tidak dapat disebut pemerintahan
yang demokratis.
Sejalan dengan demokrasi yang berarti kedaulatan rakyat, maka prinsip-prinsip
demokrasi mengarah pada kesejahteraan dan kemakmuran serta mengangkat harkat dan
martabat rakyat sebagai manusia yang mempunyai hak asasi manusia.
50