Page 58 - baruu revisi_Neat
P. 58

keputusan yang di anggap merugikan rakyat. Musyawarah menjadi jembatan yang

                         digunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi secara damai. Dengan adanya
                         musyawarah dapat menghindari adanya intimidasi dan kekerasan senjata.

                     11. Adanya persetujuan parlemen
                         Dalam  membuat  suatu  kebijakan  dan  mengambil  keputusan  yang  menyangkut

                         kepentingan orang banyak, lembaga eksekutif harus mendapatkan persetujuan dari
                         lembaga legislatif yang menjadi wakil rakyat sehingga kebijakan yang dibuat dan

                         keputusan yang diambil dapat terkontrol.

                     12. Adanya pemerintahan yang konstitusional
                         Konstitusi  merupakan  hukum  dasar  atau  aturan  dasar  dalam  penyelenggaraan

                         pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan harus berdasarkan pada konstitusi

                         yang berlaku hal ini untuk menghindari terjadinya kekuasaan yang absolut.
                     13. Adanya ketentuan pendukung sistem demokrasi

                         Ketentuan tentang demokrasi harus tercantum secara jelas dalam Undang-Undang
                         Dasar  bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat.  Hal  ini  agar  sistem  demokrasi

                         tercipta dalam kehidupan bernegara.
                     14. Adanya perlindungan HAM

                         Dalam  pemerintahan  yang  demokratis,  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat.  Oleh

                         karena itu, untuk melindungi harkat dan martabat warga negara, maka diperlukan
                         perlindungan  hak  asasi  manusia  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  moral  dan

                         agama.
                     15. Adanya pemerintahan yang baik dan bersih

                         Untuk memberikan jaminan agar tidak terjadinya kekuasaan yang berada pada satu
                         pihak  dan  timbulnya  praktik  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme,  maka  diperlukan

                         komitmen pemeritah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

                     16. Adanya persaingan keahlian
                         Para pejabat negara yang duduk dalam pemerintahan harus sesuai dengan keahlian

                         yang  dimilikinya,  bukan  karena  di  angkat  berdasarkan  keluarga  atau  orang  yang

                         dekat dengan pejabat yang berwenang. Dengan demikian maka akan terhindar dari
                         praktek  nepotisme  dan  tercipta  penerimaan  pegawai  berdasarkan  sistem  merit.

                         Sejatinya nepotisme merupakan sesuatu hal yang tidak ada dalam sistem demokrasi.
                     17. Adanya mekanisme politik

                         Mekanisme  politik  harus  ada  dalam  demokrasi  hal  ini  karena  dengan  adanya
                         mekanisme  politik  akan  terjadi  rotasi  kepemimpinan  berlangsung  dengan  teratur


                                                           53
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63