Page 62 - baruu revisi_Neat

5) Kebijakan politik luar negeri memihak ke RRC (Blok Timur).

Implementasi demokrasi terpimpin bukan merupakan implementasi yang
sebenarnya. Jika melihat ciri-cirinya, demokrasi terpimpin ini merupakan bentuk

keotoriteran. Demokrasi ini tidak mencerminkan arti dari demokrasi itu sendiri. Adapun
penyebab berakhirnya demokrasi terpimpin adalah munculnya Gerakan 30 September PKI

(G30SPKI).

3. Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Demokrasi pancasila mulai diterapkan di Indonesia sejak tanggal 11 Maret 1966,
pada masa kepemimpinan presiden Soeharto yang dikenal dengan masa orde baru. Demokrasi

pancasila merupakan demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai yang terkandung di dalam

pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akibat dari
terjadinya penyelewengan-penyelewengan pada masa demokrasi terpimpin mendorong

bangsa Indonesia untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan pancasila
dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 yang menetapkan Ir. Soekarno menjabat
presiden seumur hidup telah dibatalkan dan kembali pada peraturan yang mengatur bahwa

jabatan efektif presiden adalah 5 tahun. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1996 telah

menetapkan kembali produk-produk legislatif dari demokrasi terpimpin. Selain itu Undang-
Undang No. 19 Tahun 1964 diganti menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang

menetapkan kembali kebebasan badan-badan pengadilan. Ciri-ciri dari demokrasi pancasila
adalah sebagai berikut :

1) Dalam bidang politik : Menegakkan kembali asas-asas hukum dan kepastian hukum
2) Dalam bidang ekonomi : Memberikan kehidupan yang layak kepada warga negara.

3) Dalam bidang hukum : Memberikan jaminan pengakuan dan perlindungan HAM

dan memberikan peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Secara umum demokrasi pancasila sejalan dengan hakikat demokrasi yang

sebenarnya. Di dalam demokrasi pancasila menganggap bahwa kedaulatan rakyat merupakan

pokok dari sistem demokrasi. Semua warga negara memiliki hak yang sama dalam
pemerintahan dan hukum, selain itu juga warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi

dalam politik. Pada mulanya bergantinya masa orde lama menjadi orde baru memberikan
harapan bagi rakyat Indonesia melalui Pelita I, II, III, IV, dan V. Akan tetapi, demokrasi

pancasila pada masa orde baru hanya sekedar gagasan, faktanya pada implementasinya
demokrasi pancasila tidak diterapkan dengan baik. Sistem pemerintahan pada masa orde baru

57