Page 59 - baruu revisi_Neat
P. 59
dan berkesinambungan. Mekanisme terjadi dapat memungkinkan perubahan politik
yang berlangsung secara damai.
18. Adanya kebijakan negara berkeadilan
Dalam mewujudkan kebijakan yang berkeadilan, hendaknya dalam proses
pembuatan kebijakan dibuat oleh perwakilan politik (wakil rakyat) tanpa adanya
paksaan dari berbagai pihak.
19. Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggung jawab
Pemerintahan yang demokratis akan menjunjung rasa tanggung jawab pemerintahan
yang tinggi dalam menjalankan tugasnya yang telah diamanatkan oleh rakyat.
C. Landasan Demokrasi di Indonesia
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1) Alenia I yang berbunyi kemerdekaan adalah hak segala bangsa
2) Alenia II yang berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
3) Alenia III yang berbunyi atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong
oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan berkebangsaan yang bebas.
4) Alenia IV yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia.
2. Batang Tubuh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1) Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat
2) Pasal 2 tentang Majelis Permusayratan Rakyat
3) Pasal 6 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
4) Pasal 24 dan 25 tentang peradilan yang merdeka
5) Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan dalam hukum
6) Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul
D. Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi menjadi dua tahap, yaitu demokrasi pada
pra kemerdekaan dan demokrasi pasca kemerdekaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Jimly Asshiddiqie (Wasiyem, Purba, & Karima, 2021)bahwa di wilayah nusantara telah
terdapat praktik yang dapat dikaitkan dengan gagasan demokrasi (kedaulatan rakyat)
terutama di wilayah pedesaan. Hal ini berarti di Indonesia, praktik demokrasi telah ada pada
zaman kerajaan sebelum Indonesia merdeka.
54
