Page 57 - baruu revisi_Neat
P. 57
kedudukannya dalam pemerintahan. Ketika pejabat pemerintahan melanggar hukum
maka kasusnya juga harus di proses diperadilan dan diberikan hukuman yang adil
dan sesuai.
6. Adanya pengakuan hak minoritas
Pemerintah harus memberikan pengakuan terhadap kaum minoritas, baik itu kepada
penganut agama minoritas atau suku ataupun golongan yang minoritas. Hal ini
supaya perlindungan terhadap kaum minoritas juga dapat diberikan secara adil.
7. Adanya pemerintahan berdasarkan hukum
Untuk menghindari adanya penyelewengan kekuasaan, maka dalam suatu
pemerintahan harus terdapat hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan
pemerintahan sehingga warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan
hukum.
8. Adanya kebebasan pers
Kebebasan pers merupakan salah satu ciri khas demokrasi. Untuk menjamin
tegaknya demokrasi yang baik, maka pers diberikan kebebasan untuk
menyampaikan pendapat, menyuarakan suara-suara rakyat, memberikan kritik dan
masukan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan atau terhadap pejabat
pemerintahan. Selain itu juga memberikan informasi-informasi terkait
pembangunan nasional yang mana informasi disampaikan harus berdasarkan pada
data yang akurat.
9. Adanya multipartai politik
Demokrasi memberikan ruang munculnya multipartai politik yang bebas untuk
menyampaikan kepentingan masyarakat kepada pemerintahan atau negara. Dalam
demokrasi partai politik berkompetisi pada pemilihan umum untuk mendapatkan
dukungan yang banyak dari masyarakat. Oleh karena itu terdapat masyarakat yang
mendapatkan dukungan mayoritas dari masyarakat dan ada juga partai politik yang
mendapatkan dukungan minoritas dari masyarakat. Partai politik yang mendapatkan
dukungan mayoritas masyarakat akan mendapat kesempatan memimpin
pemerintahan, sedangkan partai politik yang mendapat dukungan minoritas akan
menjadi kelompok oposisi atau kelompok penyeimbang pemerintahan, sehingga
akan terdapat check and balance dalam pemerintahan.
10. Adanya musyawarah
Dalam suatu pemerintahan tidak akan terlepas dari yang namanya konflik seperti
terjadi protes atau demonstrasi dari rakyat akibat kebijakan atau pengambilan
52