Page 61 - baruu revisi_Neat
P. 61
3) Badan konstituante tidak mampu bersidang untuk mengganti Undang-Undang
Dasar Sementara Tahun 1950.
2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Menurut Ketetapan MPRS
No.VII/MPRS/1965, pengertian dari
demokrasi terpimpin adalah kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan yang berdasarkan pada
musyawarah untuk mufakat secara
bergotong royong diantara kekuatan Sumber : Kelaspintar.id
nasional yang progresif revolusioner Gambar 3.3 : Indonesia pada masa demokrasi
dengan berpusat pada nasakom (Damri terpimpin
& Putra, 2020).
Ciri-ciri dari demokrasi terpimpin diantaranya adalah :
1) Kekuasaan presiden yang dominan.
2) Peran partai politik dibatasi.
3) Berkembangnya PKI.
Dalam pelaksanaanya demokrasi terpimpin banyak melakukan penyimpangan-
penyimpangan terhadap demokrasi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen
pada masa itu telah ditetapkan bahwa jabatan bagi seorang presiden sekurang-kurangnya
adalah lima tahun. Akan tetapi dalam ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 menyebutkan
bahwa Ir. Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, hal ini tentu bertentangan
dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPRS
yang telah membatalkan pembatasan jabatan presiden dengan waktu 5 tahun (Purnamawati,
2020).
Beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin
yaitu :
1) Mengaburnya sistem kepartaian.
2) Melemahnya jaminan hak asasi manusia.
3) Terjadi sentralisasi kekuasaan, dalam hal ini kekuasan presiden sangat
mendominasi.
4) Perananan pers tidak diberikan kebebasan.
56
