Page 60 - baruu revisi_Neat

Sementara itu dalam perkembangannya, pelaksanaan demokrasi pasca kemerdekaan

hingga saat ini di Indonesia mengalami pasang surut. Permasalahan yang dihadapi adalah
bagaimana demokrasi yang diterapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam

berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang politik, ekonomi, hukum
maupun sosial budaya. Inti dari pemerintahan yang demokratis adalah terlihat pada hubungan

antara pemerintah dan rakyat yang terletak pada posisi seimbang dan saling melakukan
pengawasan (check and balance).

Perkembangan demokrasi di Indonesia setelah kemerdekaan diantaranya adalah sebagai

berikut:
1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Demokrasi parlementer mulai berlaku satu bulan setelah kemerdekaan dan

diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun
1950. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang saat itu menjadi konstitusi negara

menetapkan berlakunya sistem parlementer di Indonesia. Dinamakan parlementer karena
pada masa itu kabinet atau parlemen yang dipimpin oleh Perdana Menteri berperan dalam

mengelola jalannya pemerintahan. Pada masa demokrasi parlementer praktik demokrasi
banyak ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga parlemen atau

perwakilan rakyat memegang peranan yang cukup penting dalam sistem politik yang

berjalan. Pada masa itu, masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat
tidak hanya itu, pers juga diberikan kebebasan untuk menyampaikan kritik kepada

pemerintah. Perwujudan dari kekuasaan parlemen terlihat dari adanya mosi tidak percaya
terhadap pemerintahan yang mengakibatkan kabinet harus meletakan jabatannya. Kabinet

pada masa pra pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1955 tidak bertahan lama dan
hal ini menyebabkan terhambatnya perkembangan politik dan ekonomi dikarenakan

pemerintah tidak mendapatkan kesempatan melaksanakan programnya dengan maksimal.

Beberapa kasus jatuhnya kabinet dalam pada masa parlementer ini merupakan contoh dari
tingginya akuntabilitas politisi dan pemegang jabatan.

Meskipun demokrasi parlementer sesuai, bagus dan dapat berjalan dengan baik di

beberapa negara, akan tetapi saat diterapkan di Indonesia sistem demokrasi parlementer di
anggap kurang sesuai. Praktik demokrasi di anggap gagal pada masa demokrasi parlementer

disebabkan karena :
1) Partai politik yang sangat dominan.

2) Landasan sosial ekonomi yang masih lemah.

55