Page 12 - Modul Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi
P. 12
8) Pemerintah menyediakan susunan dan mempertahankan tenaga fungsional penyuting
menerjemahkan bahasa Indonesia.
9) Memperkenalkan identitas dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) dalam rencana misi perdamaian dunia.
10) Usaha kerja sama dengan seluruh pihak luar negeri untuk mendemonstrasikan bahasa
Indonesia harus ditingkatkan baik ditingkat ASEAN maupun internasional.
11) Pemerintah perlu melakukan penyelenggaraan untuk membuat Bahasa Indonesia
menjadi terkenal di dunia internasional.
12) Presiden dan wakil presiden serta pejabat negara butuh melaksanakan secara
konsekuen Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2010.
13) Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 menjelaskan
diwajibkan memakai bahasa Indonesia dalam media informasi pelayanan umum.
14) Pemerintah perlu rajin sosialisasi kemahiran menggunakan bahasa dan memanfaatkan
sastra di bidang industri kreatif.
15) Pemerintah saling bekerja sama dengan komunitas sastra untuk pengembangan model
industri kreatif berdasarkan pada tradisi lisan, program menulis kreatif dan proses
terbit buku sastra.
16) Pembelajaran bahasa dan sastra yang mengoptimalkan di bidang teknologi
informatika
17) Bahasa daerah harus dilestarikan supaya tidak mengalami kepunahan dan dilindungi
oleh pihak pemerintah.
18) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam peningkatan perencanaan dan
menetapkan korpus bahasa daerah untuk keperluan peningkatan daya ungkap bahasa
Indonesia.
19) Pemerintah harus memperkuat peran bahasa daerah dalam bidang pendidikan formal.
20) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu tingkatkan dalam pengawasan
menggunakan bahasa untuk mewujudkan tertib berbahasa sebagai profesional.
21) Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang membantu keberadaan karya sastra
untuk menguatkan jati diri bangsa Indonesia.
8
