Page 28 - Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia

meningkatnya prevalensi stunting, ada proses gagal tumbuh yang kejadiannya diawali pada
kehamilan, sebagai dampak kurangnya asupan gizi sebelum dan selama kehamilan.
Amanat ketahanan pangan di Indonesia adalah dari UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
dan juga UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan antara lain:
1. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas
dan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui: a) penetapan target pencapaian angka
konsumsi pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi; b) penyediaan
pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan, dan budaya masyarakat; dan c). pengembangan pengetahuan dan kemampuan
masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan
aman;
2. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman
konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat,
aktif, dan produktif;
3. Penganekaragaman konsumsi pangan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman
serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal;
4. Penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan dengan: a) mempromosikan
penganekaragaman konsumsi pangan; b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang;
c) meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal; dan d)
mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan
lokal;
5. Pemerintah menetapkan kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat.
Kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a) penetapan
persyaratan perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan apabila terjadi
kekurangan atau penurunan status gizi masyarakat; b) penetapan persyaratan khusus
mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu
yang diperdagangkan; c) pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita,
dan kelompok rawan gizi lainnya; dan d) peningkatan konsumsi pangan hasil produk ternak,
ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal;
6. Pemerintah dan pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima)
tahun.

Pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait dengan ketahanan
pangan tingkat keluarga, tertulis sebagai berikut:
1. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan
masyarakat, melalui antara lain a) perbaikan pola konsumsi makanan, dan b) peningkatan
akses dan mutu pelayanan gizi;
2. Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga miskin dan dalam
keadaan darurat;
3. Pemerintah juga bertanggung jawab terhadap pendidikan dan informasi yang benar tentang
gizi kepada masyarakat. (Bab VIII, Pasal 142; ayat 3 UU 36/2009).

Dari amanat tersebut masih banyak yang belum terpenuhi, jika memperhatikan fakta yang ada
seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, seperti terkait masih banyaknya antara lain ibu hamil
yang asupannya defisit dari sisi energi dan protein.

Beberapa program yang terekam dari lapangan dan sudah dilaksanakan antara lain: 1) Beras
Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) (Bulog); 2) Bantuan Pangan Non Tunai (Kementerian
Sosial); 3) Program Keluarga Harapan/PKH (Kementerian Sosial); 4) Pemberian Makanan
Tambahan/PMT ibu hamil (Kementerian Kesehatan); 5) Bantuan pangan asal sumber lain (Pemda,
LSM, dan lain-lain).

Cegah Stunting, itu Penting. 22