Page 35 - E- MODUL BIOLOGI BERBASIS SOCIO SCIENTIFIK ISSUE KELAS XI

Ironis bahwa di Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh hari ini, 31 Mei,

negara belum menyepakati aturan yang mengarah pada bentuk perlindungan

terhadap rakyat atas dampak paparan asap rokok tersebut.

Segi bisnis jadi salah satu alasan utama yang membuat soal tembakau dan
produk turunannya menjadi begitu longgar, meski ada pula faktor lain seperti nasib

para pekerja di sektor pertembakauan.

Soal penyakit akibat rokok, pengusaha dan industri rokok enggan disalahkan

sepenuhnya. Menurut mereka, tak adil jika segala jenis penyakit dikaitkan dengan
rokok.

Pengusaha bahkan berani menjamin jika pendapatan dari rokok jauh lebih besar

ketimbang biaya pengobatan akibat dampak buruk rokok.

“Harus fair dong, jangan sedikit-sedikit menyalahkan industri rokok. Belum ada

penelitian yang menyimpulkan semua data penyakit itu benar-benar akibat rokok,”
kata Ketua Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo kepada

CNNIndonesia.com, Rabu (25/5).

Budidoyo meminta peraturan pemerintah soal rokok harus bisa memfasilitasi

semua pihak, baik dari segi kesehatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif,
pun soal pertanian tembakau yang rencananya dimasukkan ke dalam Rancangan

Undang-Undang Pertembakauan yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Satu hal yang benar-benar ditolak oleh industri rokok yaitu ratifikasi Framework

Convention on Tobacco Control (FCTC). Menurut mereka, Indonesia tak perlu patuh

dengan kesepakatan asing karena aturan soal tembakau telah terakomodasi dalam
Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

“Ngapain FCTC ditandatangani? PP 109 sudah cukup untuk menangani

masalah kesehatan terkait rokok. Jangan apa-apa yang dari luar diambil begitu saja.

Kami jelas menolak Indonesia tanda tangan,” ujar Budidoyo.

Setidaknya ada tiga pasal dalam FCTC yang menjadi perdebatan kalangan pro
dan kontra produk tembakau, yakni Pasal 9 mengenai aturan kandungan tembakau,

Pasal 10 tentang pengungkapan isi produk tembakau, dan Pasal 17 soal pengendalian

sisi suplai tembakau melalui kegiatan ekonomi alternatif.

Sistem Respirasi | 23