Page 100 - Emodul Perpajakan

3) Badan yang melakukan pengalihan atas tanah an atau bangunan

dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial, termasuk yayasa, koperasi atau orang pribadi yang

menjalankan usaha usaha mikro dan keccil, yang ketentuannya
diatur lebih lanjut degan PMK, sepanjang hibah tersebut tidak ada

hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

4) Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan karena waris.

5) Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang

telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku.
6) Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang

melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka
melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna,

atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan atau

bangunan.
7) Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang

melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

7) Usaha Jasa Konstruksi

Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi

diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2008 s.t.d.t.d Peraturan
Pemerintah No. 40 Tahun 2009. Berikut ini beberapa pengertian menurut

Peraturan Pemerintah tersebut ;
1 Jasa Konstruksi, merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan

pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi,

dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
2 Pekerjaan konstrusi, adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian

kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang
mecakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata

lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan
suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

3 Perencanaan konstruksi, adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau

badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi
yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen

perencanaan pembangunan fisik lain.

93
E-Modul Perpajakan Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E