Page 131 - Emodul Perpajakan
P. 131
PPh Pasal 25 Juli-September 2021 Rp. 25.000.000,00
Rp. 300.000.000,00 / 12
Untuk masa berikutnya, dihitung dengan cara yang sama.
c. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak BUMN dan BUMD
dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali wajib pajak bank dengan
hak opsi. Adlah sebsar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif
umum atas laba rugi fiskal RKAP tahun pajak yang beersangkutan dan
telah disahkan dalam RUPS deikurangi pemotongan PPh Pasal 22, 23 dan
24 yang dibayar di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12.
Contoh kasus :
Menurut RAKP tahun 2021 yang sudah disahkan, PT Sanusa Bakti
(bentuk BUMD dimiliki oleh Pemerintah Semarang) diperkirakan
mempunyai penghasilan neto sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Kerdit pajak
(PPh Pasal 22, 23, dan 24 yang dikreditkan) tahun 2021 totalnya Rp.
70.000.000,00.
Perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2021 :
Penghasilan neto Rp. 1.000.000.000,00
PPh terutang
25% x Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 250.000.000,00
Kredit pajak (PPh Pasal 22,23,24) Rp. 70.000.000,00
PPh yang dibayar sendiri Rp. 180.000.000,00
PPh Pasal 25 = Rp. 180.000.000,00 /12 => Rp. 15.000.000,00
d. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak masuk bursa dan wajib
pajak lainnya ialah berdasarkan ketentuan yang diharuskan membuat
laporan keuangan berkala ialah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan
penerapan tarif umum atas L/R fiskal menurut laporan keuangan berkala
terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan PPH Pasal 22,
23, dan 24 yang dibayar di luar negeri tahun pajak sebelumnya, dan dibagi
12.
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 wajib pajak pribadi pengusaha
tertentu, ditetapkan sebesar 0.75% dari jumlah peredaran bruto/ kotor tiap
bulan tiap tempat usaha. Untuk PPh atas penghasilan dari usaha yang
diterima wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari
Rp.4.800.000.000.
124
E-Modul Perpajakan Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E