Page 45 - Emodul Perpajakan

3. Cara Menghitung
Dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan oleh wajib pajak orang

pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya selain
pengurangan dari PTKP, akan diberikan pengurangan dari biaya jabatan, biaya

pensiun, dan iuran pensiun. PPh Pasal 21 dipotong oleh pemotong pajak sesuai
rumusan berikut:

PPh Pasal 21 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

a. Tarif PPh Pasal 21
Beberapa tarif yang digunakan sebagai dasar kasus PPh Pasal 21,

diantaranya adalah:

1) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Rp0 s.d. Rp50.000.000 5%
Diatas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000 15%
Diatas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000 25%
Diatas Rp50.000.000 30%

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah melakukan perubahan tentang
perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (RUU HPP) dan disetujui oleh DPR pada tanggal 7 Oktober

2021 dan kemudian menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan pada tanggal 29 Oktober 2021. Diantara peraturan

dalam Undang-Undang tersebut mencakup ketentuan Pajak Penghasilan
Pasal 21. Peraturan baru terkait perpajakan ini bertujuan untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dinilai masih kurang dan

memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia.
Berikut aturan terbaru tentang lapisan penghasilan kena pajak

Tabel 3.2. Lapisan penghasilan kena pajak dengan aturan terbaru
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Rp0 s.d. Rp60.000.000 5%
Diatas Rp60.000.000 s.d. Rp250.000.000 15%
Diatas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000 25%
Diatas Rp500.000.000 s.d. Rp5.000.000.000 30%
Diatas Rp5.000.000.000 35%

38
E-Modul Perpajakan Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E