Page 46 - Emodul Perpajakan

2) Tarif khusus

a) Tarif khusus berikut dikenakan atas penghasilan dari APBN yang
diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya.

1. Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan untuk PNS
Golongan 1 dan Golongan II, anggota TNI/Polri Golongan Pangkat

Perwira, Tamtama dan Bintara, dan pesiunannya
2. Tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan untuk PNS

Golongan III, anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira

Pertama, dan pensiunannya
3. Tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan untuk PNS

Golongan IV, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira
Menengah dan Tinggi, dan pensiunannya

b) Tarif khusus yang dikenakan atas penghasilan berupa pensiunan yang
diterima sekaligus.

1. Tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000

2. Tarif 5% dari penghasilan bruto diatas Rp50.000.000 sampai dengan
Rp500.000.000

3. Tarif 25% dari penghasilan bruto diatas Rp500.000.000

c) Tarif khusus yang dikenakan atas manfaat uang pensiun, tunjangan hari
tua atau jaminan hari tua.

1. Tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000
2. Tarif 5% atas penghasilan bruto diatas Rp50.000.000

d) Tarif khusus 5% dari upah harian, mingguan, borongan, satuan yang
diterima oleh tenaga kerja lepas yang total penghasilan sebulan kurang

dari Rp10.200.000 yang dibayarkan tidak secara bulanan.

Tarif PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% dari pada tarif yang

ditetapkan bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP.
3) Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:
a. Penghasilan Kena Pajak

b. Penghasilan bruto

c. Sebesar 50% dari penghasilan bruto
d. Sebesar 50% dari jumlah kumulatif penghasilan bruto

4. PPh 21 – Pegawai Tetap
Kasus PPh Pasal 21 dikelompokkan menjadi:

39
E-Modul Perpajakan Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E