Page 20 - Laporan Tahunan KPP Pratama Palembang Ilir Barat 2015
P. 20
Tabel 7 : Kinerja Penerimaan Per-Sektor
2014
No Jenis KLU
Tahun Kontribusi
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.882.423.973 0,38%
2 Pertambangan dan Penggalian 1.576.537.860 0,21%
3 Industri Pengolahan 12.166.409.961 1,60%
4 Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin 1.353.941.846 0,18%
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan 35.477.365 0,00%
dan Pembersihan Limbah dan Sampah
6 Konstruksi 63.943.010.523 8,41%
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan 200.387.721.359 26,35%
Sepeda Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 22.229.662.401 2,92%
9 Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 2.645.751.898 0,35%
10 Informasi dan Komunikasi 3.447.159.258 0,45%
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 11.241.120.484 1,48%
12 Real Estate 22.603.117.208 2,97%
13 Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis 9.258.816.450 1,22%
14 Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang 8.426.135.311 1,11%
Usaha Lainnya
15 Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib 143.702.840.210 18,89%
16 Jasa Pendidikan 6.016.249.652 0,79%
17 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.029.143.181 0,14%
18 Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi 866.198.494 0,11%
19 Kegiatan Jasa Lainnya 7.295.174.859 0,96%
20 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Kegiatan yang 101.200.000 0,01%
Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan
Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan
21 Wajib Pajak KLU Error 239.358.005.185 31,47%
TOTAL 760.566.097.478 100,00%
Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Barat
Pada sisa waktu kurang dari 2 bulan, penerimaan KPP Pratama Palembang Ilir Barat
mencapai Rp699.147.316,00 dari target Rp1.087.012.594.020,00 atau dengan pencapaian pada
posisi 64,32%. Berdasarkan kondisi tersebut, maka KPP Pratama Palembang Ilir Barat
melakukan kajian atas potensi yang ada pada wilayah kerja KPP PIB, yang akan menjadi
sebuah landasan dalam menentukan rencana kerja di sisa kurang lebih 1 bulan pada tahun
2015, dan menjadi sebuah pondasi dalam membangun kebijakan pencapaian target penerimaan
pada tahun 2016.
Page - 14
