Page 25 - Laporan Tahunan KPP Pratama Palembang Ilir Barat 2015

pengeluaran pemerintah dan menciptakan stabilitas anggaran negara. Kebijakan dalam

perpajakan harus mempertimbangkan 5(lima) hal, yakni efisiensi ekonomi, pertumbuhan
ekonomi, revenue adequacy, kesederhanaan, dan administrasi perpajakan yang baik dan murah.

Badan Kebijakan Fiskal telah mengembangkan perhitungan potensi penerimaan pajak
dengan pendekatan makro. Berdasarkan literatur yang diperoleh, Badan Kebijakan Fiskal telah

membangun 5 (model) perpajakan yang mempunyai hubungan keterkaitan yang digambarkan

sebagai berikut :

Gambar 2 : Model Perpajakan

Sumber : Laporan Tim Kajian Integrasi Model Makro BKF (2012)

Untuk mengetahui apakah perhitungan proyeksi penerimaan pajak sudah akurat maka

perlu diketahui besarnya potensi penerimaan pajak yang sesuai dengan kondisi perekonomian
yang sebenarnya. Dengan membandingkan perhitungan potensi dan proyeksi penerimaan

perpajakan akan diketahui besarnya selisih pajak (tax gap) yang biasa dipakai untuk mengukur
tingkat optimalisasi penerimaan perpajakan. Untuk meminimalisir tax gap tersebut, perlu

diupayakan langkah-langkah yang bersifat administratif yang bertujuan untuk meningkatkan

penerimaan perpajakan (extra effort). Berdasarkan model tersebut, KPP Pratama Palembang Ilir
Barat melakuka analisa perhitungan potensi atas PPh OP, PPN Dalam Negeri dan PPh Badan

dengan menggunakan pendekatan atas data PDRB (non migas) Kota Palembang, dengan
melakukan pengembangan perhitungan atas unit kerja di tingkat Kantor Pelayanan Pajak

Pratama dan wilayah kerja.

III.6. Model Analisis Potensi Penerimaan Pajak

Model ini digunakan untuk mengestimasi potensi penerimaan perpajakan. Sumber data
utama yang digunakan dalam model ini adalah:

Page - 19