Page 87 - Merayakan Guru Bangsa
P. 87
kepemimpinan perempuan, praktik perkawinan
poligami, pembagian hak waris, hak menentukan
pasangan hidup dan lain-lain.
Sementara di Yogyakarta terdapat
Yayasan Kesejahteraan Fatayat NU. Lembaga ini
sesungguhnya merupakan badan otonom dalam
lingkungan Fatayat NU Yogyakarta, tetapi kerja-
kerja yang dilakukan cenderung terpisah dengan
organisasi induknya. Dengan menggunakan
analisis ‘gender’ sebagai titik pusat untuk melihat
ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan,
organisasi ini melakukan pendidikan pada jaringan-
jaringan dalam internal N.U. seperti Ikatan Pelajar
Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Putera-
Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU), para pengajar
pesantren di wilayah Yogyakarta dan beberapa
sekolah menengah atas di Yogyakarta. Lembaga ini
menggunakan media cetak dan ekektronik dalam
penyebaran pengetahuannya.
Saat Indonesia memasuki era Reformasi,
kerja-kerja pendidikan berbasis gender ini
membuahkan ‘hasil’. Di masa pemerintahan B.J.
Habibie, Komnas Perempuan didirikan untuk
menjawab pelbagai peristiwa kekerasan terhadap
perempuan yang terjadi pada peristiwa Mei 1998,
ketika sejumlah perempuan Tionghoa mengalami
pelecehan dan kekerasan seksual.
Di masa presiden K.H. Abdurrahman
Wahid dikeluarkannya kebijakan gender
mainstreaming yang mengintegrasikan analisis
87
