Page 89 - Merayakan Guru Bangsa
P. 89
gender dalam pembangunan nasional. Kebijakan
ini hendak memastikan bahwa perempuan tidak
boleh ditinggalkan dan harus berpartisipasi dalam
seluruh kebijakan pembangunan yang terdapat
dalam semua departemen pemerintahan.
Mulai di masa itu, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan mencoba menerapkan kebijakan
gender mainstreaming ini untuk seluruh sekolah-
sekolah di bawah kementeriannya. Tetapi
apakah kebijakan gender mainstreaming ini
secara konsisten, sistematik dan programatik
diimplementasikan oleh semua kementerian
pemerintahan, maka hal tersebut harus dipantau
secara serius.
Di masa pemerintahan Megawati
Sukarnoputri, disahkan pula Undang-Undang
Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga
(KDRT). Sebagaimana diketahui bahwa dalam
pemantauan Komnas Perempuan, kasus-kasus
kekerasan terhadap perempuan dalam rumah
tangga dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Kasus ini seperti fenomena gunung es yang kurang
nampak di permukaan, tetapi sesungguhnya ia
merupakan persoalan serius, karena tak beraninya
para istri mempersoalkan dan melaporkan apa
yang ia derita, karena ketergantungan ekonomi
pada suami. Selain itu juga adanya pandangan
ajaran keagamaan yang mentabukan membuka aib
keluarga, terutama suami.
89
