Page 61 - Profile PB PDHI
P. 61
Ketua Umum.
(11) Ketua Umum Terpilih wajib membentuk kepengurusan dan diumumkan dalam waktu
satu (1) bulan setelah terpilih.
(12) Dalam masa kepengurusan berikutnya Ketua Umum PB PDHI sebelumnya secara Ex-
of icio menjadi anggota Pengurus Besar sebagai penasehat tanpa mempunyai hak suara.
(13) Penasehat diminta atau tidak diminta berkewajiban memberikan masukan kepada
PBPDHI.
(14) Ketua PB, anggota PB, petugas-petugas, Anggota Panitia di PDHI dapat diberikan
honorarium dan uang perjalanan dinas PDHI sebagai kompensasi dalam menjalankan
kewajiban-kewajiban mereka untuk kepentingan perhimpunan sebagaimana yang
ditugaskan.
(15) Pembayaran honorarium dan atau uang perjalanan sebagaimana pada butir 14 tidak
boleh dilakukan kepada siapapun tanpa persetujuan sebelumnya dari mayoritas
Pengurus Inti dengan kewajiban mempertanggungjawabkan keuangan dengan
melampirkan semua kwitansi/faktur pertanggungjawaban
(16) Pengurus Inti adalah Ketua Umum PB PDHI, Sekretaris Jenderal dan Bendahara
(17) PB PDHI diberi wewenang untuk mengangkat sekretaris eksekutif guna menjalankan
operasional sekretariat PB PDHI sehari-hari yang untuk pekerjaannya ini diberikan
honorarium sesuai standar yang lazim
(18) PB PDHI diberi wewenang untuk mengangkat sekretaris eksekutif guna menjalankan
operasional sekretariat PB PDHI sehari-hari yang untuk pekerjaannya ini diberikan
honorarium sesuai standar yang lazim
(19) PB PDHI dalam menjalankan program jangka menengah dan bersifat strategis dapat
membentuk kepanitiaan/kelompok kerja (Pokja) yang dipertanggung jawabkan dalam
kongres
(20) Pengurus Besar menerima mandat dari dan menjalankan program kerja Perhimpunan
yang ditetapkan Kongres.
(21) Pengurus Besar bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi.
(22) Pengurus Besar berperan sebagai fasilitator nasional Perhimpunan
(23) Kepanitiaan/Pokja yang dibentuk oleh PB PDHI tidak mempunyai hak untuk mengatas
namakan PDHI dan bilamana melakukan sosialisasi materi kegiatannya harus dengan
dampingan Pengurus Besar
Pasal 12
PB PDHI selaku organisasi profesi bertugas :
a. Memberikan masukan dan sikap kepada Pemerintah dalam hal adanya isu-isu
nasional berkenaan bidang veteriner dan penyakit hewan ;
b. Memberikan alternatif terbaik sesuai profesi dalam menangani penyakit hewan
yang berdampak nasional ;
c. Atas permintaan pemerintah menangani urusan-urusan khusus yang
menyangkut bidang Kedokteran hewan/veteriner ;
85
