Page 65 - Profile PB PDHI

(12) PDHI Cabang melakukan penegakan disiplin internal dan kode etik Dalam hal penegakan
sebagaimana dimaksud pada butir kedua belum dapat diselesaikan, penyelesaian dapat
dilanjutkan ke Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner.

(13) Dalam hal diperlukan, Komisi Etik dan Disiplin serta Majelis Kehormatan Perhimpunan
dan Etika Profesi Veteriner dapat melibatkan tenaga konsultan hukum

(14) Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner menyusun dan
melaksanakan Pedoman/SOP penanganan kasus pelanggaran kode etik dan disiplin

(15) PB PDHI dan/atau PDHI Cabang Terhadap pelanggaran dalam bidang pelayanan
kesehatan hewan yang dilakukan oleh pihak di luar anggota PDHI, perlu
merekomendasikan tindak lanjut penegakannya kepada instansi yang berwenang

(16) PDHI Cabang melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat secara persuasif,
sistematis dan berkelanjutan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran
dalam bidang pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 17
(1) Cabang Perhimpunan membentuk alat kelengkapan organisasi yang serupa dengan MKP-
EPV yang diberi nama Komisi Etik dan Disiplin.

(2) Komisi Etik dan Disiplin diangkat dan disahkan oleh Pengurus Cabang.

(3) Komisi Etik dan Disiplin bertanggung jawab dan melaporkan secara periodik kepada
Ketua Pengurus Cabang.
(4) Persyaratan agar dapat menjadi pengurus KED adalah anggota yang memiliki
kemampuan dalam memahami etika profesi kedokteran hewan, berintegritas moral dan
etika yang tinggi serta komitmen terhadap organisasi.
(5) Masa jabatan KED sesuai dengan masa jabatan Pengurus Cabang.

Pasal 18
Tugas dan wewenang MKP-EPV dan KED adalah:
1. Melakukan tugas pembinaan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etik
kedokteran hewan, termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan
tradisi luhur kedokteran hewan.
2. Merekomendasikan pemberian sanksi etik terhadap anggota kepada Ketua Pengurus
Perhimpunan sesuai tingkatannya.
3. Mengevaluasi serta mengusulkan revisi terhadap isi Kode Etik dan Acuan Dasar Profesi
bersama Pengurus Perhimpunan sesuai tingkatannya untuk di bahas dan disahkan
dalam Kongres Perhimpunan.

4. Menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik profesi dengan melakukan
pemanggilan dan dengar pendapat terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode
Etik

5. MKP-EPV dan KED melaporkan setiap hasil pemeriksaan etik secara tertulis kepada
Pengurus Perhimpunan sesuai tingkatannya berupa rekomendasi agar ditindak lanjuti
dengan membuat keputusan Perhimpunan terhadap setiap kasus yang diperiksa oleh
MKP-EPV dan KED.

6. Keputusan yang dimaksud pada butir 5 antara lain:
a. Tidak bersalah dan tidak ada pelanggaran etik profesi sehingga dilakukan
rehabilitasi nama anggota yang dilaporkan;

89