Page 63 - Profile PB PDHI

dan diyakini dapat memberdayakan serta memperkokoh peran profesi veteriner di
daerah tersebut

(2) Dalam hal pemekaran cabang, pengaturan tertib administrasi pemekaran cabang, dan
perpindahan keanggotaan, dapat menjadi pertimbangan

(3) PDHI Cabang mendapat pembinaan, monitoring, dan evaluasi dari PB PDHI berkenaan
dengan tata laksana organisasi di PDHI Cabang, dan juga. PDHI Cabang dapat
dimonitoring dan evaluasi oleh anggota PDHI Cabang

(4) PDHI Cabang melakukan advokasi terkait dengan persyaratan perijinan praktek
pelayanan kesehatan hewan yang memberatkan, dengan mempertimbangkan bahwa
pelayanan kesehatan hewan merupakan bentuk bela negara

(5) Setiap cabang sekurang-kurangnya terdiri atas 10 anggota

(6) Apabila di suatu wilayah provinsi anggotanya kurang dari 10 (sepuluh) orang maka
sebagai perkecualian, PB PDHI dapat mengesahkan sebuah cabang atas usulan anggota di
wilayah yang bersangkutan
Pasal 15
Pengurus Cabang bertugas :

a. Mengurus keorganisasian, pelayanan administrasi dan membina anggota cabang.

b. Memberikan layanan rekomendasi izin praktek di wilayah kerja cabang baik untuk
anggota cabang bersangkutan maupun anggota cabang lain sesuai Peraturan
Perhimpunan.

c. Memberikan masukan kepada Pemerintah daerah dalam hal di wilayahnya terk ait isu-
isu bidang veteriner dan penyakit hewan.

d. Menangani urusan-urusan khusus yang menyangkut bidang veteriner, atas permintaan
pemerintah daerah

BAB IV
KELENGKAPAN ORGANISASI

Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner
Pasal 16

(1) Pengurus Besar mengangkat suatu Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi
Veteriner sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Kongres paling lambat satu tahun
setelah kongres.

(2) Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner (MKP-EPV), merupakan
alat kelengkapan organisasi yang dibentuk untuk melakukan pembinaan, pelaksanaan,
dan pengawasan penerapan etika profesi kedokteran hewan.

(3) Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner bertugas untuk :
a. Menyusun dan mengevaluasi serta mengusulkan revisi terhadap isi Kode Etik dan
Acuan Dasar Profesi bersama PB PDHI
b. Menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik profesi dengan
melakukan pemanggilan dan dengar pendapat (hearing) terhadap seorang dokter
hewan yang dilaporkan secara tertulis oleh cabang ke Majelis Kehormatan

87