Page 62 - Profile PB PDHI

d. PB PDHI paling kurang mengurusi bidang keorganisasian dan keilmiahan;
e. Bersama Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner
menyusun, mengevaluasi dan merevisi kode etik dan acuan dasar profesi.;
f. Menyusun suatu standar kompetensi profesi kedokteran hewan yang khus us
(spesi ik) sesuai bidang keahlian yang terwakili dalam ONT di bawah PDHI;
g. Menyusun suatu standar kompetensi profesi kedokteran hewan yang bersifat
umum dan nasional serta mengacu kepada standar internasional profesi
veteriner;
h. Menyusun standar dan akreditasi pendidikan berkelanjutan Profesi Kedokteran
Hewan yang ditetapkan berdasarkan besaran satuan kredit pendidikan
berkelanjutan (continuing education credit hour)/SKPB;
i. Memantau dan mengevaluasi hasil pendidikan kedokteran dokter hewan yang
diluluskan oleh FKH-FKH di Indonesia;
j. Memberikan rekomendasi bagi paramedis/dokter hewan/dokter hewan spesialis
lulusan luar negeri yang akan bekerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan mekanisme yang disepakat

Pengurus Cabang

Pasal 13

(1) Ketua Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota Cabang yang memenuhi
Quorum suara yang setuju yaitu 50% + 1

(2) Struktur kepengurusan Cabang mengikuti struktur kepengurusan PB PDHI, dengan
setidak-tidaknya terdiri atas
a. Ketua Cabang
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris Cabang
d. Bendahara Cabang
e. Komisi-komisi

(3) Masa jabatan ketua Cabang adalah maksimal 2 kali berturut-turut atau tidak berturut-
turut dan selanjutnya tidak dapat dipilih kembali.

(4) Pembidangan di luar pengurus inti, dapat disusun sesuai dengan kebutuhan setempat dan
tantangan organisasi

(5) Masa Jabatan Pengurus Cabang selama 4 (empat) tahun atau diantara 2 Rapat Umum
Anggota Cabang

(6) Dalam hal seorang Ketua Cabang tidak bisa aktif di daerah tersebut karena pindah atau
alasan lain, maka dilakukan pemilihan ketua cabang baru

(7) Dalam hal masa kepengurusan cabang telah melewati 4 (empat) tahun, PB PDHI wajib
mengambil tindakan berupa :
a. Pembinaan pengurus dan anggota;
b. Peringatan lisan;
c. Peringatan Tertulis; dan/atau
d. Memfasilitasi untuk mengadakan Rapat Umum Anggota Cabang.
Pasal 14

(1) Pembentukan cabang perhimpunan yang baru, atas dasar usulan anggota dan harus
mendapatkan rekomendasi PDHI Cabang asal dengan alasan dan pertimbangan yang kuat

86