Page 64 - Profile PB PDHI

Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner melakukan pelanggaran Kode Etik
c. Memberitahukan melalui Surat Tercatat kepada yang bersangkutan untuk hadir
di Forum Dengar Pendapat untuk menjawab sangkaan dan membela diri dengan
bukti-bukti
d. Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner melaporkan
Keputusannya secara tertulis kepada Pengurus Besar (PB) dengan tembusan
kepada PDHI Cabang yang bersangkutan berupa rekomendasi untuk :
i. Menganggap persoalan selesai atau
ii. Menjatuhkan hukuman yang berbentuk sebagai berikut :
1. Memberikan surat teguran
2. Memberlakukan skorsing sebagai anggota selama periode
tertentu
3. Memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan PDHI
4. Mengatur supaya hukuman dapat ditangguhkan atau dibekukan
untuk periode tertentu dengan syarat-syarat tertentu dari Majelis
Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner sesuai
dengan kewenanganya

(4) Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner, terdiri sekurang -
kurangnya dari 5 (lima) orang dengan berbagai kriteria sebagaimana berikut:
a. Mantan Ketua Umum dan mantan Sekjen PB-PDHI
b. Dokter Hewan senior (senioritas berdasarkan pengalaman profesi) yang
etikalsesuai profesi veterinerdan atau pernah aktif di kepengurusan PDHI
c. Figur intelektual perguruan tinggi yang etikal dan terbukti mempunyai komitmen
besar terhadap martabat profesi
d. Figur yang menghasilkan karya intelektual dan terbukti mempunyai komitmen
besar terhadap martabat profesi
e. Ex-of icio Ketua Umum PB PDHI dan Sekretaris Jenderal PB PDHI

(5) MKP-EPV sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.

(6) Persyaratan agar dapat menjadi pengurus MKP-EPV adalah anggota yang memiliki
kemampuan dalam memahami etika profesi kedokteran hewan, berintegritas moral
dan etika yang tinggi serta komitmen terhadap organisasi.

(7) Pengurus Besar mengangkat dan mengesahkan pengurus Majelis Kehormatan
Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner.

(8) Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner mempunyai masa jabatan
yang berakhir bersamaan dengan masa jabatan Pengurus Besar

(9) MKP-EPV bertanggungjawab dan melaporkan secara periodik kepada Ketua Umum
Pengurus Besar.

(10) Sebelum Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner yang baru
dibentuk maka segala urusan berkenaan tugas dan fungsi majelis kehormatan tetap
dilaksanakan oleh Majelis yang berakhir masa tugasnya namun segala keputusan yang
dikeluarkan oleh majelis ini harus dikukuhkan kembali oleh majelis penggantinya

(11) PDHI Cabang membentuk Komisi Etik dan Disiplin (KED) yang merupakan unit yang
mengurus isu etika di bawah arahan Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi
Veteriner dan untuk isu spesi ik melibatkan ONT dalam isu terkait

88