Page 80 - FullBook Pengantar Riset Keperawatan
P. 80

66                                         Pengantar Riset Keperawatan


              5.2 Landasan Hukum Etik Penelitian


              Salah satu syarat dasar negara hukum (rechtsstaat) adalah hak-hak dasar (asasi)
              merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi
              kekuasaan   pembentukan    undang-undang.   Konsekuensinya   secara
              konstitusional, hak dan kebebasan setiap orang untuk melakukan penelitian,
              pengembangan,  serta  pemanfaatan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  demi
              meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  kesejahteraan  umat  manusia,  sebagai
              bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  diakui,  akan  dilindungi  dan  dijamin
              pemenuhannya (Pasal 28 C UUD 1945).

              Setiap  orang  juga  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam
              tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (ps. 28 j: 1). Dalam
              menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  pada
              pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-
              mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas kebebasan orang lain
              dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
              nilai-nilai  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat
              demokratis (Pasal. 28 j: 2).
              Di dalam pasal 21 UU no. 39 th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan,
              bahwa:  Setiap  orang  berhak  atas  keutuhan  pribadi,  baik  rohani  maupun
              jasmani,  dan  karena  itu  tidak  boleh  dijadikan  objek  penelitian  tanpa
              persetujuan darinya.
              Secara  konstitusional  juga  ditekankan  bahwa  identitas  budaya  dan  hak
              masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan  perkembangan  zaman  dan
              peradabannya  (pasal  28  i:  3).  Pemerintah  juga  bertanggung  jawab  untuk
              memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-
              nilai  agama  dan  persatuan  bangsa  untuk  kemajuan  peradaban  dan
              kesejahteraan umat manusia (pasal 31:5)
              1.  Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan
                  pengembangan kesehatan yang dimaksudkan adalah:
              2.  Peraturan  Pemerintah  No.  39  Th.  1995  Tentang  Penelitian  dan
                  Pengembangan Kesehatan;
              3.  Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.  1179A/Menkes/SK/X/1999
                  Tentang  Kebijakan  Nasional  Penelitian  dan  Pengembangan
                  Kesehatan;
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85